ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui keikutsertaannya dalam kegiatan Gebyar UMKM “Bersama UMKM Mitra Adhyaksa”, yang digelar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jumat (17/10/2025) di Gedung Graha Mandala Alam.
Kegiatan tersebut menjadi ajang sinergi antara lembaga penegak hukum dan Pemkot Bandar Lampung untuk mengangkat potensi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, melalui dukungan nyata terhadap UMKM.
Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, hadir langsung membuka acara dan melepas peserta jalan sehat yang menjadi pembuka rangkaian kegiatan. Dalam sambutannya, Bunda Eva menegaskan bahwa Pemkot akan terus hadir dan mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Terima kasih kepada Bapak Kajari dan seluruh jajaran atas kolaborasinya. Ini acara luar biasa untuk mendukung pelaku UMKM, yang merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Bandar Lampung,” ujar Eva Dwiana.
Wali Kota juga berharap agar kegiatan seperti ini dapat memotivasi lebih banyak pelaku usaha untuk berkembang dan berinovasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Mudah-mudahan PAD Pemkot Bandar Lampung terus meningkat dan kesejahteraan daerah terus kita tingkatkan. Semua bisa bergerak untuk Kota Bandar Lampung yang lebih baik,” lanjutnya.
Puluhan pelaku UMKM yang merupakan binaan berbagai instansi hadir meramaikan acara dengan memamerkan produk unggulan seperti makanan, minuman, kerajinan, hingga fashion lokal. Kehadiran Pemkot Bandar Lampung juga ditandai dengan keikutsertaan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut memberikan dukungan logistik, pelayanan, dan fasilitas kegiatan.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kajari se-Lampung, dan ribuan masyarakat ini tidak hanya menjadi wadah promosi bagi UMKM, namun juga bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam membangun ekonomi masyarakat.***
