ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung mencatat inflasi 0,59 persen pada Desember 2025. Angka itu naik dari November yang mencapai 0,36 persen.
Namun, inflasi Lampung masih berada di bawah angka nasional. Pada periode yang sama, inflasi nasional mencapai 0,64 persen.
Secara historis, angka Desember 2025 juga lebih tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata inflasi Desember di Lampung mencapai 0,37 persen.
Sementara itu, inflasi tahunan Lampung mencapai 1,25 persen. Angka tersebut masih jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
Meski demikian, inflasi tahunan Lampung meningkat. Pada November 2025, angkanya masih berada di level 1,14 persen.
Harga Pangan Dorong Inflasi Lampung
Kenaikan inflasi Desember terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan transportasi turut mendorong inflasi.
Beberapa komoditas memberikan andil besar. Komoditas itu meliputi cabai rawit, bawang putih, bawang merah, emas perhiasan, dan bensin.
Harga cabai rawit meningkat setelah masa panen berakhir. Curah hujan tinggi juga menurunkan kualitas produksi.
Selanjutnya, harga bawang merah ikut naik. Pasokan dari Jawa Barat dan Sumatera Barat mengalami penurunan.
Serangan organisme pengganggu tanaman turut memengaruhi produksi. Banjir juga mengganggu panen di sejumlah sentra produksi.
Dari sektor nonpangan, harga emas perhiasan ikut meningkat. Tren harga emas dunia mendorong kenaikan tersebut di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, harga bensin juga mengalami kenaikan. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi menjadi salah satu faktor pendorongnya.
Sejumlah Komoditas Menahan Inflasi
Di sisi lain, beberapa komoditas justru menahan laju inflasi. Harga tomat, salak, terong, dan sabun mandi mengalami penurunan.
Tarif angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga turun. Penurunan harga hortikultura terjadi karena pasokan lokal tetap terjaga.
Beberapa sentra produksi bahkan memasuki masa panen. Kondisi tersebut membantu menjaga ketersediaan komoditas.
Sementara itu, pemerintah memberikan diskon tarif penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut turut menekan tarif angkutan.
BI Waspadai Risiko Inflasi 2026
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memperkirakan inflasi tetap terkendali. BI menargetkan inflasi pada kisaran 2,5±1 persen secara tahunan hingga akhir 2026.
Meski begitu, sejumlah risiko tetap perlu mendapat perhatian. Risiko tersebut mencakup inflasi inti, pangan bergejolak, dan harga yang diatur pemerintah.
Pada inflasi inti, kenaikan permintaan masyarakat menjadi salah satu perhatian. Penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) juga dapat meningkatkan permintaan.
Selain itu, mobilitas masyarakat berpotensi meningkat saat Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Kenaikan harga emas dunia juga perlu mendapat perhatian.
Kemudian, sektor pangan menghadapi risiko akibat cuaca. Curah hujan tinggi dapat meningkatkan potensi banjir hingga awal 2026.
Fenomena La Nina lemah turut menambah risiko tersebut. Kondisi cuaca ini dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan.
Permintaan pangan juga biasanya meningkat saat Ramadan dan Idul Fitri. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi gangguan distribusi akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Selanjutnya, harga yang diatur pemerintah juga menghadapi sejumlah risiko. Kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tekanan terhadap inflasi.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu dipantau. Selain itu, kenaikan tarif transportasi darat dan udara juga berpotensi terjadi saat libur panjang.
BI Perkuat Pengendalian Inflasi Lampung
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Lampung terus memperkuat strategi 4K. Strategi tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Karena itu, pemerintah dan BI menjalankan sejumlah langkah pengendalian. Salah satunya melalui operasi pasar beras.
Selain itu, pemerintah memperkuat kerja sama antardaerah. Langkah tersebut membantu menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
Pemerintah juga memperbaiki infrastruktur distribusi. Pada saat yang sama, BI dan TPID memperkuat komunikasi publik mengenai inflasi serta pasokan pangan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga di Lampung. Upaya itu sekaligus bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat.***
