ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026, Lampung sukses masuk dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara year-on-year (yoy) di Indonesia. Faktanya, daerah ini mampu menekan angka inflasi hingga menyentuh level 1,94 persen saja.
Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan capaian membanggakan tersebut secara virtual. Ia memaparkan data itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Gerakan Jaminan Produk Halal pada Senin, 8 Juni 2026. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mengikuti jalannya rapat tersebut dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung.
Dua Wilayah di Lampung Raih Inflasi Terendah Se-Sumatra
Dalam paparan datanya, Pudji Ismartini menjelaskan fakta menarik mengenai kondisi ekonomi makro di tingkat daerah. BPS mencatat dua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah di seluruh Pulau Sumatra secara year-on-year. Kedua wilayah berprestasi tersebut adalah:
• Kota Bandar Lampung: Sukses mengontrol laju pasar dengan angka inflasi sebesar 1,79 persen.
• Kabupaten Lampung Timur: Berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi sebesar 1,88 persen.
Secara nasional, BPS mencatat laju inflasi year-on-year pada Mei 2026 berada di angka 3,08 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi nasional adalah emas perhiasan. Harga emas perhiasan melonjak tajam sebesar 38,97 persen sehingga menyumbang andil inflasi nasional sebesar 0,63 persen.
Selain emas perhiasan, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi sebesar 4,55 persen dan andil sebesar 0,18 persen. Beberapa komoditas lain yang turut memengaruhi fluktuasi pasar antara lain daging ayam ras, tarif angkutan udara, serta minyak goreng.
Kemendagri Instruksikan Daerah Perkuat Koordinasi dengan BPS
Di sisi lain, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 5 Juni 2026 menunjukkan dinamika baru. Tercatat sebanyak 34 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya. Sebaliknya, hanya ada empat provinsi yang mengalami penurunan IPH. Adapun komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di berbagai daerah tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Menanggapi perkembangan dinamika pasar tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memberikan instruksi tegas. Ia meminta pemerintah daerah yang masih memiliki tingkat inflasi tinggi untuk memperkuat koordinasi dengan instansi BPS setempat. Langkah ini penting agar dinas terkait dapat memahami faktor penyebab inflasi sekaligus menyusun langkah pengendalian yang lebih efektif.
“Jika belum memahami cara perhitungannya, kami minta teman-teman dinas terkait untuk mengundang BPS. Mintalah penjelasan secara rinci kemudian bersama-sama mengambil jalan keluar. Pemerintah daerah harus melakukan langkah nyata dan gerakan yang diperlukan, jangan tidak berbuat,” tegas Tomsi Tohir.
Pemprov Lampung Siapkan Langkah Antisipasi Lonjakan Komoditas
Merespons arahan dari Kemendagri, Staf Ahli Gubernur Lampung Yanyan Ruchyansah memberikan tanggapan yang optimis. Ia memastikan kondisi inflasi di Lampung saat ini masih sangat terkendali dan berada jauh di bawah angka inflasi nasional. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung tetap akan melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga.
“Alhamdulillah kondisi Lampung aman dan berada di bawah inflasi nasional. Walaupun secara year to date cenderung meningkat, kita perlu mengantisipasi hal ini dengan melihat komoditas-komoditas penyebabnya. Sehingga, kita dapat melakukan langkah pengendalian secara tepat,” ujar Yanyan Ruchyansah secara optimistis.
Kesimpulannya, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, kota, serta instansi vertikal, Pemprov Lampung yakin dapat mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi yang solid ini menjadi jaminan agar inflasi tetap berada dalam batas aman yang menguntungkan masyarakat luas.***
