ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG –— Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual. Saat ini, rapat penting ini membahas langkah antisipasi lonjakan harga pangan serta evaluasi Program 3 Juta Rumah. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Yanyan Ruchyansah menghadiri rapat tersebut dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung pada Senin (20/7/2026).
Mengenai hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir memimpin langsung jalannya rapat koordinasi nasional ini. Dalam kesempatan tersebut, Deputi BPS Ateng Hartono memaparkan tren perkembangan inflasi nasional hingga minggu ketiga Juli 2026. Pihak BPS mengingatkan bahwa kelompok makanan dan beras masih menjadi penyumbang utama potensi lonjakan inflasi daerah.
Harga Beras Medium dan Premium Naik Empat Bulan Berturut-Turut
Lalu, Deputi BPS Ateng Hartono membeberkan data kenaikan harga beras di tingkat nasional. BPS mencatat harga beras medium terus mengalami tren kenaikan sejak April hingga Juli 2026. Sementara itu, harga beras premium juga konsisten melonjak selama lima bulan berturut-turut sejak Maret 2026. Hingga pertengahan Juli, rata-rata harga beras premium sudah menyentuh angka Rp 16.313 per kilogram.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli,” papar Deputi BPS Ateng Hartono, Senin.
Berikutnya, BPS meminta seluruh pemerintah daerah mewaspadai lonjakan harga komoditas pangan utama lainnya. Beberapa komoditas penting tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, hingga telur ayam ras. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama untuk menekan potensi gejolak harga pangan di pasar.
Kemendagri Minta Bulog Segera Guyur Stok Beras ke Daerah
Selanjutnya, Perum Bulog langsung menyiapkan strategi cepat untuk memperkuat pasokan bahan pangan di daerah. Kepala Divisi Perencanaan Operasi Bulog Muhammad Wawan Hidayanto berjanji memacu penyaluran beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah. Pihak Bulog juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Fasilitas Distribusi Pangan guna menekan biaya logistik.
“Stok beras pemerintah yang memadai harus kita manfaatkan secara maksimal untuk menekan potensi kenaikan harga,” tegas Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Kemudian, Sekjen Kemendagri meminta Bulog dan pemerintah daerah segera mengguyur stok beras ke pasar tradisional. Langkah taktis ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di daerah. Kesimpulannya, sinergi pemantauan harga secara intensif menjadi kunci utama agar tingkat inflasi tetap terjangkau.***
