ALTUMNEWS.Com, SOLO — Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda utama, Eva Dwiana mengikuti Rapat Dewan Pengurus APEKSI di House of Danar Hadi, Solo. Dalam forum tersebut, para wali kota dari berbagai daerah berkumpul untuk membahas sejumlah persoalan strategis pemerintahan kota.
Menariknya, para peserta rapat mewakili berbagai karakteristik daerah. Ada kota industri, kota pariwisata, serta kota yang menghadapi tantangan pembangunan perkotaan lainnya.
Eva Dwiana Ikuti Pembahasan Strategis APEKSI
Dalam rapat tersebut, Dewan Pengurus APEKSI membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kota.
Selain itu, para wali kota menyampaikan masukan untuk memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan prioritas pembangunan pemerintah kota.
Menurut forum APEKSI, pemerintah pusat dan pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi. Dengan demikian, kebijakan nasional dapat berjalan lebih selaras dengan kebutuhan setiap daerah.
Salah satu isu utama yang mendapat perhatian yakni ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.
APEKSI Soroti Transfer ke Daerah
Selanjutnya, APEKSI mendorong pemerintah pusat menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam pembahasan itu, APEKSI turut menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut APEKSI, pemerintah perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal setiap daerah. Selain itu, pemerintah perlu melihat karakter wilayah, beban pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan masing-masing kota.
Karena itu, APEKSI mendorong pemerintah menyusun formula transfer ke daerah yang lebih sesuai dengan kondisi setiap pemerintah kota.
Dengan kebijakan yang lebih tepat, pemerintah kota dapat mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat dapat menjaga pemerataan pembangunan antardaerah.
Pemerintah Kota Butuh Fleksibilitas APBD
Di sisi lain, APEKSI juga menyoroti fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut forum tersebut, pemerintah kota membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pelayanan publik dan menjalankan program prioritas.
Selain fleksibilitas APBD, APEKSI membahas penataan belanja pegawai serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam hal ini, APEKSI menilai pemerintah perlu menyesuaikan pembiayaan PPPK dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, pembangunan, dan pelayanan publik.
Pada akhirnya, keseimbangan anggaran akan membantu pemerintah kota menjalankan program secara lebih berkelanjutan.
Eva Dwiana Bawa Aspirasi Bandar Lampung
Sementara itu, kehadiran Eva Dwiana dalam rapat Dewan Pengurus APEKSI menjadi bagian dari upaya pemerintah kota menyampaikan kebutuhan daerah melalui forum bersama.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota dapat bertukar pengalaman sekaligus menyampaikan berbagai tantangan kepada pemerintah pusat.
Bagi Bandar Lampung, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain itu, ruang fiskal yang memadai dapat membantu pemerintah kota mengatur prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan anggaran yang lebih fleksibel, pemerintah kota juga dapat merespons persoalan masyarakat secara lebih cepat.
APEKSI Dorong Kebijakan Pusat Selaras dengan Daerah
Sementara itu, forum APEKSI juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi pemerintah daerah.
Setiap kota memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal, jumlah penduduk, luas wilayah, kebutuhan pelayanan, serta tantangan pembangunan setiap daerah.
Selain itu, pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah kota.
Dengan komunikasi yang intensif, pemerintah pusat dan pemerintah kota dapat menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Pada akhirnya, kebijakan nasional dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat di daerah.
Melalui APEKSI, para wali kota juga dapat menyatukan aspirasi dan memperkuat kerja sama antarkota.
Dengan demikian, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah.
Karena itu, APEKSI terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kota agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan lebih efektif, pelayanan publik tetap terjaga, dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.***
