ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penataan kawasan pesisir Bandar Lampung melalui konsep Waterfront City. Ia melihat kawasan tersebut memiliki peluang besar untuk menggerakkan pariwisata, investasi, dan ekonomi masyarakat.
Rahmat menyampaikan hal itu saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Menurut Rahmat, Lampung memiliki garis pantai strategis yang berada di jalur ALKI 1. Selain itu, kawasan teluk menawarkan keindahan alam yang dapat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi pesisir.
Namun, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam. Pemerintah perlu mengubah potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita mengubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur Bidik Pertumbuhan Ekonomi di Atas 8 Persen
Rahmat menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung menembus angka 8 persen. Ia menilai target tersebut penting untuk memperkuat kontribusi Lampung dalam mewujudkan Indonesia Emas.
Salah satu sektor yang dapat membantu mencapai target tersebut ialah pariwisata. Data yang disampaikan Gubernur menunjukkan kunjungan wisatawan nusantara mencapai 27 juta pada 2025.
Jumlah tersebut meningkat dari sekitar 17 juta kunjungan pada 2024. Bahkan, sektor pariwisata menyumbang sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi satu persoalan penting. Wisatawan memang datang dalam jumlah besar, tetapi mereka belum cukup lama tinggal di Lampung.
Karena itu, Pemprov Lampung ingin memperpanjang length of stay wisatawan. Pemerintah juga ingin mendorong wisatawan membelanjakan lebih banyak uang selama berada di Lampung.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.
Waterfront City Bandar Lampung Membentang 27 Kilometer
Dalam pengembangan pariwisata tersebut, Rahmat melihat kawasan pesisir Bandar Lampung memiliki posisi strategis. Pemerintah sebelumnya telah menggagas Waterfront City sepanjang 27 kilometer sejak belasan tahun lalu.
Namun, berbagai persoalan membuat rencana tersebut belum berjalan maksimal. Gubernur menyebut ego sektoral dan kompleksitas tata ruang sebagai dua persoalan yang perlu segera diselesaikan.
Menurut Rahmat, Pemkot Bandar Lampung tidak dapat mengerjakan penataan pesisir seorang diri. Pemprov Lampung, pemerintah kota, sektor swasta, masyarakat, dan para ahli harus menyatukan visi melalui satu master plan.
“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Melalui satu rencana yang sama, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan kawasan secara lebih terukur. Pada saat yang sama, investor memperoleh gambaran yang jelas mengenai peluang pengembangan kawasan.
Gubernur Dorong Pembangunan Pesisir yang Ramah Lingkungan
Rahmat juga meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan pesisir harus memperhatikan kondisi ekologi sekaligus kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu memasukkan mitigasi lingkungan dan sosial sejak tahap awal perencanaan. Langkah tersebut akan membantu pemerintah mengurangi potensi konflik dan risiko pembangunan.
Selain itu, Rahmat mendorong pemerintah menetapkan quick wins. Pemerintah dapat memilih beberapa titik prioritas yang mampu memberikan dampak cepat terhadap pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Setelah titik awal menunjukkan hasil, pemerintah dapat memperluas konsep tersebut ke kawasan lainnya. Dengan strategi bertahap, pembangunan Waterfront City dapat menghasilkan manfaat yang lebih terukur.
Gubernur Minta Proyek Siap Ditawarkan ke Investor
Rahmat juga menekankan pentingnya kesiapan proyek sebelum pemerintah menawarkan kawasan kepada investor. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan seluruh kebutuhan proyek secara matang.
Tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, dan skema pembiayaan harus tersedia sejak awal. Kelengkapan tersebut akan memberikan kepastian bagi investor ketika mereka mempertimbangkan penanaman modal.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah dapat mengubah project idea menjadi project ready to offer. Investor pun dapat melihat peluang bisnis secara lebih jelas.
Rahmat berharap PII Wilayah Lampung terus membantu pemerintah menyusun rencana tata ruang pesisir yang aplikatif. Ia menilai para insinyur memiliki peran penting dalam memberikan solusi teknis dan perencanaan pembangunan.
Eva Dwiana: Bandar Lampung Siap Bergerak
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan Pemkot Bandar Lampung untuk mendukung penataan kawasan pesisir.
Eva menyebut empat kecamatan di Bandar Lampung berada di wilayah pesisir. Selain itu, Pemkot memiliki aset potensial seluas 1,5 hektare yang dapat dikembangkan secara profesional.
“Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva Dwiana.
Pemkot Bandar Lampung juga terus memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan pesisir. Pemerintah kota membenahi jaringan drainase, akses jalan, dan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
Pada saat yang sama, Pemkot memperkuat ekosistem pariwisata kota. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM agar pelaku usaha lokal dapat mengambil peluang dari peningkatan aktivitas wisata.
Selain UMKM, Pemkot juga menyiapkan sektor akomodasi. Kesiapan hotel-hotel berbintang menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung wisatawan yang ingin tinggal lebih lama di Bandar Lampung.***
