Gubernur Lampung dan KPPU Perkuat Persaingan Usaha, Dorong Investasi dan Hilirisasi Pertanian

ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (18/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Persaingan usaha, investasi, dan hilirisasi pertanian menjadi beberapa topik utama.

Gubernur Mirza juga berdiskusi dengan KPPU mengenai perkembangan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung.

Ketua KPPU RI M. Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Sinergi tersebut penting untuk memastikan kebijakan daerah tetap mendukung persaingan usaha yang sehat.

Untuk mendukung langkah itu, KPPU menyiapkan sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha.

KPPU akan menyosialisasikan sistem tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah kabupaten dan kota juga akan mengikuti sosialisasi tersebut.

“Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin,” ujar Fanshurullah.

Daftar periksa itu memiliki 13 poin. Instrumen tersebut membantu pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan sejak tahap awal.

IPU Lampung Meningkat

Selain membahas regulasi, KPPU menyampaikan perkembangan Indeks Persaingan Usaha Lampung.

Data KPPU menunjukkan IPU Lampung mencapai 5,04 pada 2025. Angka tersebut meningkat dari 4,98 pada 2024.

Capaian Lampung juga melampaui rata-rata nasional. Pada 2025, rata-rata nasional berada di angka 5,01.

Fanshurullah mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan tren positif tersebut.

Partisipasi pemerintah dan pelaku usaha dalam survei IPU juga menjadi perhatian KPPU.

“Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus,” katanya.

Capaian IPU tersebut berkaitan dengan iklim usaha dan investasi. Menurut Fanshurullah, persaingan yang sehat dapat meningkatkan daya tarik suatu daerah.

Lampung sendiri memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan industri hilir dapat memperkuat potensi tersebut.

Gubernur Mirza Fokus Hilirisasi Pertanian

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik sinergi bersama KPPU.

“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain,” ujar Gubernur Mirza.

Bagi Pemprov Lampung, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah akan fokus mengembangkan hilirisasi pertanian Lampung.

Berbagai komoditas lokal memiliki peluang untuk masuk ke industri pengolahan. Proses tersebut dapat meningkatkan nilai tambah produk.

“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” jelasnya.

Hilirisasi juga dapat membuka peluang investasi baru. Industri pengolahan membutuhkan dukungan rantai pasok yang kuat.

Kondisi tersebut membuat hubungan antara petani, pelaku usaha, dan industri menjadi semakin penting.

Lampung Dorong Investasi Industri Hilir

Daya saing daerah menjadi salah satu perhatian Gubernur Mirza. Faktor tersebut berkaitan dengan upaya Lampung menarik investasi.

Pemprov Lampung terus menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Kepastian usaha juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.

“Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi,” tegasnya.

Pengembangan industri hilir tidak berhenti pada peningkatan nilai investasi. Strategi tersebut juga memperkuat hubungan antara sektor hulu dan hilir.

Rantai pasok yang kuat dapat membantu menyerap hasil produksi petani. Pada saat yang sama, industri bisa menciptakan peluang ekonomi baru.

Manfaat hilirisasi pun dapat menjangkau lebih banyak sektor. Mulai dari produksi bahan baku hingga pengolahan dan distribusi.

Posisi Strategis Lampung Dukung Rantai Pasok

Posisi geografis Lampung menjadi salah satu modal penting untuk pengembangan industri.

Letaknya yang strategis membuat Lampung memiliki konektivitas dengan berbagai wilayah di Sumatera.

Kedekatan dengan pelabuhan juga mendukung aktivitas logistik. Kondisi ini dapat membantu pelaku usaha membangun rantai pasok yang lebih luas.

“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Gubernur.

Peluang tersebut membuka ruang bagi investor untuk mengembangkan industri berbasis komoditas.

Tidak hanya komoditas Lampung, industri juga dapat menghubungkan pasokan dari wilayah lain.

Dengan model tersebut, kawasan industri dapat terhubung dengan rantai pasok antardaerah.

Pemprov Lampung dan KPPU Perkuat Sinergi

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mirza menekankan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kepentingan dunia usaha perlu berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

Pemprov Lampung bersama KPPU akan memperkuat koordinasi dalam menjaga iklim persaingan usaha.

Kerja sama tersebut juga mendukung penyusunan kebijakan yang lebih memperhatikan prinsip persaingan.

Dari sisi investasi, iklim usaha yang sehat dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Sementara itu, pengembangan hilirisasi membuka peluang peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Lampung.

Sinergi Pemprov Lampung dan KPPU diharapkan terus berkembang. Kolaborasi tersebut dapat mendukung persaingan usaha, investasi, dan hilirisasi ekonomi daerah.

Pada akhirnya, penguatan ketiga sektor tersebut dapat membantu Lampung mengoptimalkan potensi ekonominya. Masyarakat juga dapat memperoleh manfaat yang lebih luas dari pertumbuhan industri dan investasi.***