ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Di tengah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah terobosan dengan mendorong pendirian Sekolah Rakyat (SR) sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kelompok miskin ekstrem. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ingin membuktikan bahwa pendidikan bisa menjadi jembatan paling efektif untuk mengangkat martabat dan masa depan masyarakat.
Sekolah Rakyat bukan hanya fasilitas pendidikan gratis. Ia merupakan simbol kehadiran negara di titik paling rawan, tempat di mana kemiskinan seringkali membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk bermimpi. Dengan menyasar anak-anak dari kelompok desil 1 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—yakni warga dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu per bulan—SR menjadi representasi pendidikan berbasis keadilan sosial.
“Kita ingin membalikkan narasi lama: bahwa sekolah berkualitas hanya untuk yang mampu. Sekolah Rakyat menunjukkan, yang miskin pun layak mendapat pendidikan terbaik,” ujar Drs. Aswarodi, M.Si, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Senin (21/04/2025), usai meninjau lokasi rencana pembangunan SR di Kota Baru, Lampung Selatan.
Dengan kapasitas awal 300 peserta didik dari jenjang SD hingga SMA, Sekolah Rakyat akan mengadopsi model boarding school, menyediakan asrama, makanan, pengajaran akademik, hingga pelatihan keterampilan—semua ditanggung oleh negara. Konsep ini juga menghapus beban biaya dari pundak keluarga miskin dan memastikan anak-anak dapat fokus belajar dalam lingkungan yang sehat dan suportif.
Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan pendirian SR di Kota Baru (Lampung Selatan) dan Selusuban (Lampung Tengah). Survei lokasi saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama OPD terkait, sebagai bagian dari integrasi lintas sektor yang menjadikan program ini berjalan solid dari pusat hingga daerah.
“Semua ini gratis. Syaratnya hanya dua: termasuk dalam kelompok miskin ekstrem dan siap tinggal di asrama. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung hak anak-anak untuk belajar dan hidup lebih baik,” tambah Aswarodi.
Lebih dari sekadar program pendidikan, Sekolah Rakyat membawa pesan kuat bahwa pembangunan inklusif bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal membuka pintu masa depan yang selama ini tertutup bagi banyak anak.
Jika Lampung sukses merealisasikannya, maka provinsi ini akan menjadi model nasional dalam implementasi pendidikan inklusif berbasis data kemiskinan dan berbasis pengasuhan penuh—sesuatu yang jarang disentuh oleh pendekatan pendidikan formal konvensional.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan sekolah, tapi misi besar: menyelamatkan masa depan anak-anak yang hampir hilang dari radar pembangunan,” pungkas Aswarodi.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk generasi tangguh dari kelompok rentan. Pemerintah pusat bahkan menanggung seluruh biaya pembangunan, sarana prasarana, hingga tenaga pendidik untuk sekolah ini.
Dengan Sekolah Rakyat, Provinsi Lampung menunjukkan arah baru pembangunan pendidikan: berpihak, menyeluruh, dan membumi.***
