ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Universitas Lampung (Unila) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan mendampingi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Gerakan Literasi Daerah (GLD).
Pendampingan tersebut dilakukan melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi bersama jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan yang berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di ruang kerja Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi (PKSI) Unila.
Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Way Kanan ini dinilai sebagai upaya serius untuk mentransformasi pendekatan literasi, dari sekadar kegiatan administratif dan seremonial, menjadi kebijakan publik yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Rektor Bidang PKSI Unila, Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa literasi daerah memerlukan payung hukum yang kuat agar implementasinya berkelanjutan dan tidak berhenti pada agenda rutin semata.
Menurut Prof. Ayi, Perda Gerakan Literasi Daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa, hingga komunitas masyarakat—bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi.
“Literasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat atau kegiatan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Unila mendorong agar Rancangan Perda GLD secara tegas memuat tujuan kebijakan, sasaran penerima manfaat, serta indikator keberhasilan yang terukur. Hal ini bertujuan agar kebijakan literasi mampu menjawab persoalan riil di daerah, seperti rendahnya minat baca, keterbatasan akses informasi, serta tantangan literasi digital yang semakin kompleks.
Pendampingan Unila tidak hanya dilakukan oleh Wakil Rektor, tetapi juga didukung Ketua Tim Kerja Sama Unila, Suratno, beserta tim, serta Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Kebijakan Publik, Fajrin Satria Dwi Kesumah, yang memberikan masukan terkait perumusan kebijakan publik dan tata kelola regulasi daerah.
Sementara itu, delegasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dipimpin Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Achmad Agung Bramtihalley, S.E., M.M., didampingi Kepala Bidang Perpustakaan, Dian Eka Putri, S.Sos., M.M. Turut hadir dalam delegasi tersebut Mei Priana Setia, A.Md. (Arsiparis Ahli Pertama), Ahmad Khaerudin, S.E. (Analis Layanan Bidang Perpustakaan), M. Taufiq Hidayat, S.I.Pust. (Pustakawan Ahli Pertama), serta Diah Lestariningtyas, S.IP. (Pustakawan Ahli Pertama).
Unila menilai keterlibatan lintas jabatan dalam delegasi tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Kabupaten Way Kanan tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen regulasi, tetapi juga pada kesiapan ekosistem pelaksana kebijakan di lapangan.
Dalam diskusi, kedua belah pihak sepakat bahwa Gerakan Literasi Daerah harus menyasar kelompok yang jelas, seperti pelajar, tenaga pendidik, komunitas desa, dan masyarakat umum, agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara langsung dan merata.
Melalui pendampingan akademik ini, Universitas Lampung berharap Perda Gerakan Literasi Daerah Kabupaten Way Kanan dapat menjadi contoh kebijakan berbasis pengetahuan, yang tidak berhenti pada aktivitas, tetapi mampu menghasilkan keputusan strategis, menyelesaikan persoalan nyata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.***
