ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menyepakati penguatan pengawasan strategis pada sektor infrastruktur tahun 2026 sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih progresif dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (13/01/2026).
Kepala Perwakilan BPKP Lampung Agus Setiawan menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum penyampaian wrap-up hasil pengawasan BPKP selama enam bulan terakhir. Dari berbagai sektor yang diawasi, BPKP menyoroti isu yang paling relevan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni infrastruktur serta ketahanan pangan di sektor pertanian, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
“Setiap enam bulan kami menyampaikan wrap-up hasil pengawasan. Banyak sektor yang kami awasi, namun kali ini fokus pada infrastruktur serta pangan di sektor pertanian karena paling berdampak langsung terhadap ekonomi Lampung,” ujar Agus.
Dalam paparannya, BPKP mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan yang masih dapat dioptimalkan, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi, hingga penguatan tata kelola. Pembenahan pada aspek-aspek tersebut dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih progresif dan berkelanjutan.
BPKP juga akan menyusun dan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis dalam laporan pengawasan, yang mencakup penguatan sektor hulu pertanian, pengelolaan dan akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan dan praktik tata kelola di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi yang komprehensif, mulai dari penguatan hulu pertanian, pengelolaan pasar panen, hingga hilirisasi pembiayaan serta tata kelola pemerintah daerah,” jelasnya.
Agus menambahkan, pada tahun 2025 BPKP memfokuskan pengawasan pada sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Sementara itu, pada tahun 2026 pengawasan akan diperluas dengan penekanan kuat pada sektor infrastruktur, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Pada 2025 fokus kami di sektor pertanian. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini,” tambahnya.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyambut baik dukungan dan peran aktif BPKP dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif dan berbasis rekomendasi strategis sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian Lampung.
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak dini. Melalui pendampingan dan pengawasan berbasis risiko, BPKP diharapkan terus menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rendi Riswandi, serta jajaran BPKP Perwakilan Lampung.***
