ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memfokuskan arah pembangunan daerah periode 2025–2030 pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, dan optimalisasi program nasional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan hingga tingkat desa.
Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan hal tersebut dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” di Hotel Radisson Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
“Concern Pak Gubernur dengan program Desaku Maju ini membuat program pusat tetap inline, tetapi nilai tambahnya harus bertahan di wilayah kita, khususnya di desa. Uangnya jangan lari ke kota,” kata Ganjar saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Lampung.
Sarasehan Bahas Arah Pembangunan Lampung 2025–2030
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Lampung menggelar sarasehan tersebut. Forum menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung.
Dalam paparannya, Ganjar menjelaskan bahwa visi pembangunan Lampung selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah menempatkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Lampung.
Ganjar menilai Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti sejumlah provinsi lain. Karena itu, pemerintah daerah memilih strategi peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui program hilirisasi.
Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tumbuh Positif
Ganjar menyebut sejumlah indikator ekonomi Lampung menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Tingkat kemiskinan tercatat berada di angka 9,66 persen atau sudah berada di bawah dua digit. Sementara itu, inflasi daerah tetap terkendali sesuai target pemerintah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Lampung juga mencapai 5,58 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau.
Meski begitu, Ganjar mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan nilai tukar petani.
“Kita membutuhkan langkah jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia,” ujar Ganjar.
Program Desaku Maju Jadi Andalan Pemprov Lampung
Pemprov Lampung merumuskan tujuh program unggulan daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Program tersebut meliputi dukungan terhadap MBG, penguatan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi ekonomi desa, pemerataan pendidikan, stabilisasi harga, dan peningkatan kemantapan jalan.
Ganjar menjelaskan program Desaku Maju menjadi instrumen utama untuk memaksimalkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Program itu mendorong petani, peternak, dan pelaku usaha lokal memenuhi kebutuhan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Ganjar, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga skala ekonomi dan kontinuitas pasokan. Banyak pelaku usaha desa belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka belum bisa masuk dalam sistem distribusi program nasional.
Pemprov Lampung Dorong Infrastruktur Pertanian dan Energi Terbarukan
Pemprov Lampung juga mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi di sentra produksi pertanian. Salah satunya melalui penyediaan fasilitas pengering gabah atau dryer untuk menekan biaya distribusi petani.
“Kalau dryer tersedia di berbagai sentra komoditas, biaya produksi dan biaya angkut bisa turun. Margin keuntungan juga bisa berputar di desa,” jelas Ganjar.
Selain sektor pertanian, pemerintah daerah mulai mendorong pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan bioetanol. Limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif masa depan.
Lampung Jadi Daerah dengan Dapur MBG Terbanyak Nasional
Dalam forum tersebut, Kepala Bapenda Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, memaparkan perkembangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Lampung.
Menurut Saipul, Lampung kini menjadi daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional. Saat ini, lebih dari 1.150 dapur MBG beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang.
Ia mengatakan capaian tersebut muncul dari percepatan program sejak awal 2025 atas arahan langsung Gubernur Lampung.
Namun, Saipul mengakui masih ada sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan makanan.
“Hingga saat ini sebanyak 84,6 persen dapur MBG di Lampung sudah memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” kata Saipul.
TNI dan Polda Lampung Dukung Stabilitas Pembangunan
Asintel Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono mengatakan TNI turut mendukung program prioritas nasional melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, MBG, dan pembangunan jembatan di daerah.
Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tercepat di luar Pulau Jawa. Selain itu, TNI juga menargetkan pembangunan 30 jembatan perintis untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Sementara itu, Polda Lampung menegaskan pentingnya menjaga keamanan sebagai prasyarat pembangunan daerah. Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto mengatakan iklim investasi dan aktivitas ekonomi hanya dapat berjalan baik apabila situasi keamanan tetap kondusif.
Polda Lampung juga memperkuat patroli siber guna menekan penyebaran hoaks dan menjaga ruang digital tetap sehat.
AMSI Lampung Dorong MBG Gerakkan Ekonomi Desa
Ketua AMSI Lampung Hendri Setiadi menilai program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya menjadi program makan gratis semata, tetapi juga harus menjadi momentum membangun ekosistem ekonomi lokal di Lampung.
Menurut Hendri, anggaran besar dalam program MBG harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa, terutama pelaku usaha lokal dan sektor pertanian.
Sarasehan kemudian berlanjut dengan diskusi panel yang melibatkan mahasiswa, tokoh adat, pegiat media, birokrasi, hingga aktivis masyarakat sipil. Peserta membahas berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan MBG, keamanan, ekonomi desa, hingga pengawasan program pemerintah secara terbuka.
Moderator Fajar Arifin, S.H., selaku CEO Media Senator.ID Grup, memandu jalannya diskusi.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap sinergi pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat mampu memperkuat arah pembangunan daerah. Pemerintah optimistis penguatan ekonomi desa, hilirisasi pertanian, dan optimalisasi program nasional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara merata.***
