ALTUMNEWS.COm, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat memberikan data yang jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang lengkap dan akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Pemprov Lampung, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta berbagai unsur masyarakat.
Pemerintah menilai partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus. Sebab, data yang masyarakat berikan akan membantu pemerintah melihat kondisi ekonomi Lampung secara lebih nyata.
Pemprov Lampung: Satu Indonesia, Satu Data
Gubernur Lampung menyampaikan pentingnya data melalui sambutan tertulis. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo membacakan sambutan tersebut.
Menurut gubernur, data memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Ia bahkan mengaitkan pentingnya data dengan semangat persatuan bangsa.
“Kalau dulu yang mempersatukan kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, hari ini yang mempersatukan kita adalah satu Indonesia, satu data,” ujar Ganjar saat membacakan sambutan gubernur.
Gubernur juga menjelaskan perbedaan sensus dengan survei. Sensus mencakup pendataan secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat.
Karena itu, masyarakat perlu memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Pemerintah membutuhkan data tersebut untuk merancang kebijakan yang tepat.
Ekonomi Digital Jangan Sampai Luput dari Pendataan
Perubahan pola ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian Pemprov Lampung. Saat ini, teknologi mendorong semakin banyak orang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah.
Kondisi tersebut membuat pendataan ekonomi semakin penting. Pemerintah perlu mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan yang berlangsung melalui platform digital.
“Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur,” katanya.
Gubernur mengibaratkan data seperti informasi kesehatan yang diberikan pasien kepada dokter. Dokter membutuhkan informasi yang benar untuk menentukan diagnosis.
Begitu pula pemerintah membutuhkan data yang benar untuk menentukan kebijakan.
“Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat,” jelasnya.
8.619 Petugas BPS Turun ke Lapangan
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung menunjukkan capaian positif.
Pada tahap pertama, Lampung menempati peringkat pertama secara nasional. Namun, BPS masih harus melewati dua tahapan evaluasi berikutnya.
Karena itu, BPS mengajak seluruh masyarakat menjaga capaian tersebut. Dukungan berbagai pihak menjadi penting agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS turun melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung.
Para petugas mendatangi berbagai lokasi. Mereka melakukan pendataan di pasar, pertokoan, kawasan industri, keluarga, hingga usaha yang berjalan dari rumah.
Ahmadriswan mengatakan tantangan terbesar sensus bukan soal anggaran. Menurutnya, metodologi dan teknologi juga bukan persoalan utama.
“Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya oleh masyarakat,” ujar Ahmadriswan.
Karena itu, BPS menggandeng tokoh masyarakat untuk membangun kepercayaan. Tokoh masyarakat dapat mengajak warga menerima petugas dan memberikan data secara benar.
Data Sensus Ekonomi Bukan untuk Pajak
Ahmadriswan juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas BPS.
Ia menjelaskan, BPS menggunakan data sensus untuk menghasilkan indikator statistik. Data tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan.
“Data yang dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan, bukan untuk kepentingan pemungutan pajak,” tegasnya.
Menurut Ahmadriswan, pemerintah membutuhkan gambaran ekonomi Lampung secara lebih rinci. Data ekonomi tingkat kabupaten dan kota belum selalu mampu menggambarkan kondisi hingga tingkat kecamatan.
“Untuk bisa menjawab bagaimana struktur ekonomi di kecamatan tertentu, kita perlu data yang lengkap,” jelasnya.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang lebih lengkap.
Capaian Sensus Ekonomi Lampung Capai 87 Persen
Ahmadriswan juga meminta masyarakat tidak mengabaikan petugas sensus. BPS ingin seluruh pelaku usaha dan keluarga masuk dalam pendataan.
Masyarakat dengan aktivitas padat juga dapat memanfaatkan mekanisme pendataan mandiri yang disediakan BPS.
“Tidak ada pelaku usaha, tidak ada keluarga yang boleh terlewat cacah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Provinsi Lampung Rahmat Yuda Kesatria menyebut capaian Sensus Ekonomi 2026 di Lampung sudah mencapai sekitar 87 persen.
Menurut Rahmat, pemerintah ingin meningkatkan capaian tersebut. Dukungan FPK dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi tahun 2026 bukan hanya tugas BPS semata, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Rahmat juga menilai FPK memiliki posisi strategis. Organisasi tersebut dapat menjembatani pemerintah dengan masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis.
FPK Ajak Warga Berikan Data Sesuai Fakta
Ketua FPK Provinsi Lampung Hi. Darussalam menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia meminta seluruh anggota FPK membantu BPS menyosialisasikan sensus. Masyarakat juga perlu memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
“Bagaimana Lampung ini akan maju kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan data yang sebenarnya,” ujar Darussalam.
Darussalam juga mengajak seluruh anggota FPK membantu kelancaran pendataan. Menurutnya, data yang akurat dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Lampung.
FPK juga dapat membantu BPS mengetahui keberadaan berbagai kelompok suku dan etnis di Lampung. Dengan begitu, kerja sama antara FPK dan BPS dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Data Akurat Jadi Fondasi Pembangunan Lampung
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian penting dalam memotret kondisi ekonomi Lampung. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat tidak memberikan informasi yang keliru.
BPS juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses sensus.
Dengan kolaborasi tersebut, Pemprov Lampung berharap seluruh pelaku usaha dan keluarga ikut dalam pendataan. Masyarakat juga diharapkan menerima petugas serta memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya.
Pada akhirnya, data ekonomi yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah menentukan arah pembangunan. Kebijakan ekonomi pun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung.***
