ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar masyarakat bisa membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan pasti. Pemprov Lampung menilai peningkatan kualitas layanan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Rakorda Samsat Provinsi Lampung 2026 mengusung tema “Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan.”
Gubernur Lampung Minta Samsat Tingkatkan Kualitas Pelayanan
Dalam arahannya, Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh jajaran Samsat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Samsat memiliki posisi strategis karena masyarakat mengakses layanan tersebut setiap hari dalam jumlah besar. Menurut Gubernur, petugas Samsat rata-rata melayani sekitar 5.000 masyarakat setiap hari.
Karena itu, setiap interaksi petugas dengan masyarakat dapat membentuk pengalaman yang kemudian masyarakat ceritakan kembali kepada keluarga dan lingkungan sekitar.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” kata Rahmat.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah harus memperbaiki kualitas pelayanan sebelum meminta masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Rahmat meminta jajaran pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, mudah, transparan, dan memberikan kepastian. Menurutnya, pelayanan tersebut menjadi fondasi untuk membangun kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Rahmat Mirzani: Aparatur Pemerintah Harus Melayani Masyarakat
Rahmat juga meminta aparatur pemerintah memperkuat budaya melayani dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia menilai pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan publik.
“Pemerintahan, saya sendiri, kepemimpinan saya sendiri, pelayanan publik saya sendiri harus saya perbaiki. Fokus bantu saya teman-teman sekalian,” katanya.
Menurut Rahmat, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melayani masyarakat.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Ia juga menghubungkan budaya pelayanan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, ketika pemerintah dan masyarakat membangun budaya melayani, berbagai sektor ekonomi seperti pariwisata, UMKM, dan perhotelan dapat ikut berkembang.
“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.
Pajak Kendaraan Bermotor Dukung Pembangunan Lampung
Dalam Rakorda Samsat Lampung 2026, Rahmat juga menyoroti peran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, karakteristik Lampung sebagai provinsi pertanian membuat pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan. Ia juga menyoroti luasnya jaringan jalan provinsi yang membutuhkan anggaran pemeliharaan dan perbaikan.
“Provinsi Lampung ini pendapatannya, kita bukan provinsi yang PAD-nya itu dari tambang. Kita adalah provinsi pertanian yang tidak ada pajak apa pun yang kita bisa dapat dari pertanian itu. Secara kita hanya didukung dengan pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.
Rahmat menyebut Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi. Pemerintah membutuhkan anggaran besar untuk menangani dan memelihara jaringan jalan tersebut.
Ia menyebut kebutuhan anggaran perbaikan jalan mencapai sekitar Rp43 triliun, sementara kemampuan anggaran pemerintah kabupaten dan kota secara keseluruhan masih terbatas.
Karena itu, Rahmat meminta jajaran Samsat dan Bapenda bekerja lebih optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.
“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Gubernur Lampung Minta Pemerintah Bangun Kepercayaan Masyarakat
Rahmat juga menyoroti hubungan antara kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan kondisi pembangunan kepada masyarakat melalui komunikasi yang baik.
“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pelayanan Samsat, Rahmat meminta Bapenda dan seluruh unsur Samsat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga meminta jajaran terkait memperkuat inovasi, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan evaluasi secara berkala, dan mempercepat digitalisasi layanan.
Rahmat mengapresiasi Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini mendukung berbagai inovasi pelayanan Samsat.
“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.
PKB dan STNK Jadi Bagian Penting Pendapatan Daerah
Rahmat menegaskan bahwa penerimaan dari sektor kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran untuk menjalankan berbagai pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Menurutnya, penerimaan pajak ikut menopang kemampuan pemerintah menyediakan layanan tersebut.
“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.
Rakorda Samsat Lampung 2026 Satukan Strategi Pelayanan
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan Rakorda Samsat Tahun 2026 menjadi forum strategis bagi seluruh unsur Samsat.
Saipul menjelaskan bahwa forum tersebut tidak hanya membahas administrasi dan evaluasi rutin. Rakorda juga mempertemukan seluruh unsur Samsat untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian, membahas tantangan, dan menyusun langkah kolaboratif.
“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.
Saipul berharap seluruh unsur Samsat menghasilkan kesamaan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, sinergi seluruh unsur Samsat dapat membantu pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP di Provinsi Lampung.
Melalui peningkatan kualitas pelayanan, digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, dan kolaborasi lintas sektor, Samsat Lampung terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.***
