ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG -— Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui Rapat High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Selasa (12/5/2026).
Rapat ini membahas evaluasi langkah konkret pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di Lampung.
Inflasi Lampung Tetap Rendah, Pemerintah Minta Kewaspadaan
Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Lampung berhasil menjaga inflasi pada level rendah berdasarkan data terbaru.
Ia mengapresiasi capaian tersebut, namun ia meminta seluruh pihak tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga pangan.
Selain itu, ia menegaskan arahan Gubernur Lampung bahwa manfaat inflasi rendah harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang stabil.
Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Pengendalian Harga
Pengendalian inflasi, menurut Marindo, tidak dapat berjalan hanya oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota ikut aktif menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, ia mendorong seluruh daerah memahami metode penghitungan inflasi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan pemahaman yang tepat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang lebih akurat.
OPD Diminta Perkuat Kendali Komoditas Strategis
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi.
Dinas Pertanian fokus pada komoditas padi dan jagung, sedangkan Dinas Perkebunan menangani gula dan kopi.
Sementara itu, Dinas Perdagangan memperkuat pengawasan distribusi dan stabilitas harga di pasar.
Marindo juga menyoroti kenaikan harga gula sebelumnya dan meminta respons cepat melalui koordinasi lintas sektor.
Pemerintah Susun Neraca Pangan Lebih Detail
Pemprov Lampung menyusun neraca pangan daerah secara lebih rinci untuk memperkuat pengambilan kebijakan.
Data produksi, luas lahan, lokasi sentra produksi, hingga kebutuhan konsumsi masyarakat menjadi bagian penting dalam analisis.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat memetakan potensi kekurangan pasokan lebih cepat.
“Data menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan,” tegas Marindo.
Ia menambahkan bahwa data itu juga digunakan untuk operasi pasar, kerja sama antar daerah, dan intervensi harga.
Inflasi Lampung Masih Terkendali
Inflasi Lampung pada April 2026 tercatat 0,53 persen secara year on year.
Selain itu, inflasi tahun kalender mencapai 1,04 persen, sedangkan inflasi bulanan berada di angka 0,55 persen.
Angka tersebut menunjukkan kondisi inflasi Lampung masih stabil.
Sebagai perbandingan, inflasi 2025 tercatat 1,25 persen dan menjadi yang terendah di Sumatera, sekaligus lebih rendah dari inflasi nasional 2,92 persen.
TPID Waspadai Tekanan Harga Pangan
Beberapa komoditas pangan masih menjadi perhatian TPID Lampung.
Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, beras, dan gula tercatat mengalami fluktuasi harga.
Kenaikan harga minyak goreng terjadi karena biaya kemasan meningkat akibat lonjakan harga plastik global.
Sementara itu, harga beras dan cabai naik karena panen raya berakhir dan curah hujan tinggi mengganggu produksi.
Langkah Pengendalian Inflasi Terus Diperkuat
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, TPID Lampung menjalankan berbagai langkah konkret.
Pemerintah melakukan pemantauan harga di 15 kabupaten/kota, menggelar pasar murah, serta menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain itu, pemerintah juga memperkuat inspeksi pasar dan pengawasan distribusi bersama Satgas Pangan.
Bulog mendukung stabilitas pasokan melalui penyaluran beras SPHP dan pembelian gabah petani lokal.
Hingga 7 Mei 2026, Bulog mencatat penyerapan 358,9 juta kilogram GKP atau setara 183,6 juta kilogram beras.
Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan
Bank Indonesia Provinsi Lampung menilai inflasi pangan masih menjadi tantangan utama.
Fiskara Indawan menyampaikan bahwa cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula masih memberi tekanan inflasi.
BI bersama pemerintah daerah memperkuat program pengendalian inflasi pangan untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, BI memetakan wilayah surplus dan defisit pangan agar distribusi berjalan lebih cepat dan tepat.
Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur
Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia mengembangkan sektor pertanian melalui Good Agricultural Practices (GAP), pupuk organik cair, dan sistem e-Horti sebagai early warning system.
Pemerintah juga memperbaiki infrastruktur jalan di Lampung Timur, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Tengah, Mesuji, dan Bandar Lampung.
Selain itu, kerja sama pangan dan UMKM juga diperkuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada 719.220 keluarga penerima manfaat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Fokus Ke Depan: Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
TPID Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pengawasan harga secara rutin.
Gerakan Pangan Murah akan diperluas, hilirisasi komoditas akan diperkuat, dan produktivitas pertanian akan ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan komunikasi publik melalui media massa dan media sosial untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.***
