ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat pembahasan penilaian kinerja pemerintah daerah melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) serta penguatan skema creative financing di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (19/6/2026).
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menyusun strategi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, jajaran perangkat daerah juga meninjau sejumlah indikator yang digunakan Kementerian Dalam Negeri dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Peserta rapat membahas capaian Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dalam penilaian tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengukur enam aspek utama, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, tingkat penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sekda Lampung Tekankan Akuntabilitas dan Kualitas Data
Dalam rapat tersebut, Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurutnya, setiap perangkat daerah harus menjalankan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan keuangan secara selaras.
Selain itu, Marindo meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu pelaporan. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas operator agar mampu mengelola dan menginput data secara akurat.
Marindo menegaskan bahwa setiap operator harus memasukkan data yang sesuai dengan kondisi lapangan dan kinerja organisasi. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat menghasilkan pengukuran yang objektif dan akurat sebagai dasar evaluasi tata kelola pemerintahan.
“Apa yang dientri harus mencerminkan pekerjaan kita yang baik. Bukan untuk berlomba mencari prestasi, tetapi kita ingin masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah memiliki tata kelola dan pelayanan publik yang baik serta akuntabel,” ujar Marindo Kurniawan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus mendukung komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan sistem pengukuran kinerja yang objektif serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemprov Lampung Perluas Sumber Pembiayaan Pembangunan
Selain mengevaluasi capaian IPKD, peserta rapat juga membahas strategi creative financing untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menilai strategi tersebut penting karena kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara ruang fiskal daerah masih terbatas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memanfaatkan aset daerah secara produktif, mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta memperluas kerja sama dengan badan usaha.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukung Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, dan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan. Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat menjalankan program pembangunan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, seluruh upaya tersebut akan mendukung terwujudnya visi Lampung Maju dan memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.***
