ALTUMNEWS.Com, LAMPUNG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berkomitmen untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) yang digelar pada 19 Maret 2025 di Kantor Bupati Lampung Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Bank Indonesia, OJK, FORKOPIMDA, serta perwakilan perbankan.
Ela Siti Nuryamah menekankan bahwa stabilisasi harga pangan, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, akan terus menjadi prioritas utama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah yang digelar pada kesempatan tersebut. “Kami berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan pangan tetap lancar, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, memaparkan kondisi inflasi di Provinsi Lampung, yang pada Februari 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy). Sementara itu, Lampung Timur menjadi satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi 0,38% (yoy), berkat penurunan harga pada kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), terutama beras, cabai, serta diskon tarif listrik. Meskipun demikian, Junanto mengingatkan bahwa beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras perlu diwaspadai karena indikasi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1446 H.
“Sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. TPID harus terus bekerja untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal,” kata Junanto dalam paparannya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, juga memberikan rekomendasi terkait percepatan akses keuangan di Lampung Timur. Salah satunya adalah melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan, serta pengembangan program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) dan Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera). Program-program tersebut bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan akses keuangan bagi sektor-sektor yang membutuhkan.
Junanto juga menggarisbawahi pentingnya strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dalam upaya pengendalian inflasi selama periode Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, perlu dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembentukan Toko Inflasi dan peningkatan akses keuangan agar upaya stabilisasi harga bahan pokok dapat berjalan lebih berkelanjutan.***
