ALTUMNEWS.Com, MEDAN -— Transformasi digital dan penguatan kerja sama lintas daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) se-Sumatera yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (24/4/2025). Dalam acara yang juga menandai peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025 ini, berbagai pihak menegaskan pentingnya pendekatan inovatif dan sinergis untuk mendukung stabilitas harga pangan dan swasembada pangan berkelanjutan.
Di tengah dinamika global dan tantangan ketahanan pangan, digitalisasi sektor distribusi pangan dan penerapan sistem pembayaran digital dalam operasi pasar menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kecepatan dan ketepatan dalam menjamin pasokan pangan sampai ke masyarakat,” ujar M. Firdauz Muttaqin, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia dalam siaran pers yang diterima Altumnews.com, Jumat (25/4/2025).
Selain digitalisasi, sinergi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) turut menjadi tulang punggung distribusi pangan lintas provinsi di Sumatera. KAD juga diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga distribusi pangan tidak hanya efisien tapi juga menjangkau kelompok rentan.
Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi atas ketidakpastian global, termasuk dampak dari kebijakan tarif internasional.
“Inovasi dan koordinasi menjadi fondasi kita agar pertumbuhan tetap inklusif dengan inflasi yang terkendali,” ujarnya.
Komitmen bersama ini diperkuat dengan simbolisasi pencanangan program GNPIP wilayah Sumatera, yang menjadi penanda keseriusan semua pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pendekatan teknologi, kolaborasi regional, dan efisiensi distribusi.
Dengan kerangka kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Kesediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), program ini tidak hanya menargetkan stabilisasi harga, tetapi juga pembangunan ekonomi inklusif berbasis pangan yang berkelanjutan di seluruh Pulau Sumatera.***
