ALTUMNEWS.Com, JAKARTA -— Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menunjukkan peran strategisnya tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai aktor penting dalam diplomasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintah dan Otonomi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bunda Eva, sapaan akrabnya, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Kamis (22/5).
Kunjungan ini dilakukan bersama Ketua dan pengurus Apeksi, dan diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Eva Dwiana menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan program-program prioritas nasional. “Diplomasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat harus terus diperkuat agar pembangunan tidak terfragmentasi,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana produktif, diawali dengan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan dan dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka. Eva bersama para kepala daerah lainnya menyampaikan pandangan dan tantangan implementasi program-program nasional di wilayah masing-masing, khususnya yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan program unggulan Presiden seperti Makan Bergizi Gratis.
Eva juga menyebut bahwa kunjungan ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi langkah nyata dalam membangun jalur komunikasi langsung antara pemerintah kota dan pemerintah pusat. “Lewat ruang dialog seperti ini, kita bisa menyampaikan masukan dari daerah sekaligus memahami arah kebijakan nasional secara lebih utuh,” tambahnya.
Sebagai kepala daerah perempuan yang aktif di forum nasional, peran Eva Dwiana semakin memperkuat posisi Bandar Lampung di kancah kebijakan strategis nasional. Dirinya pun berharap pertemuan ini dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih konkret, termasuk dalam penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah kota.
Dengan semakin terlibatnya kepala daerah dalam forum strategis nasional, kunjungan ini menjadi bukti bahwa diplomasi kebijakan kini juga dijalankan dari daerah—untuk Indonesia yang lebih terkoordinasi dan inklusif.***
