ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memperkuat ekonomi desa melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Upaya ini menyasar peningkatan pendapatan warga, pengembangan usaha lokal, dan hilirisasi komoditas pertanian.
Mirza menyampaikan ajakan tersebut saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD LPM Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Mirza menjelaskan bahwa Lampung memiliki hampir 9,6 juta penduduk. Sekitar 70 persen warga tinggal di desa dan banyak menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian.
Namun, besarnya potensi pertanian belum sepenuhnya mendorong kemakmuran masyarakat desa. Menurut Mirza, perputaran uang yang mengalir ke wilayah perkotaan menjadi salah satu tantangan ekonomi desa.
“Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan,” ujar Mirza.
Gubernur Mirza Ingin Perputaran Uang Menguat di Desa
Mirza menyebut sekitar 70 persen perputaran uang dari aktivitas ekonomi desa mengalir ke kota. Sebaliknya, hanya sekitar 30 persen yang tetap menggerakkan ekonomi desa.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Lampung yang memiliki komoditas unggulan seperti singkong, padi, dan jagung. Padahal, komoditas tersebut berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong hilirisasi produk pertanian agar masyarakat memperoleh nilai tambah dari hasil panen. Langkah ini juga dapat membuka peluang usaha baru di kawasan perdesaan.
“Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Oleh karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM,” kata Mirza.
Menurutnya, LPM dapat membantu pemerintah mengenali kebutuhan warga dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, program pembangunan diharapkan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat desa.
Pemprov Lampung Siapkan Program Pemberdayaan di 2.000 Desa
Untuk memperkuat ekonomi desa, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Program ini mencakup sektor pertanian, pengembangan keterampilan pemuda, dan pembangunan infrastruktur desa.
Salah satu programnya mendorong masyarakat memproduksi pupuk organik secara mandiri di 2.000 desa. Melalui program ini, warga diharapkan mampu mengembangkan sumber pupuk lokal untuk mendukung kegiatan pertanian.
Selain itu, Pemprov Lampung menyiapkan 500 unit pengering hasil panen atau bed dryer. Peralatan ini membantu petani menjaga kualitas hasil panen dan mengurangi risiko kerugian akibat penanganan pascapanen yang kurang optimal.
Pemprov Lampung juga menggelar pelatihan inovasi bagi ribuan pemuda desa. Sementara itu, program pembangunan jalan lingkungan desa melibatkan kelompok masyarakat melalui pola swakelola.
Dengan pola tersebut, warga ikut mengerjakan pembangunan sekaligus menjaga hasilnya. Pendekatan ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan desa.
Program Satu Desa Satu Sarjana Perkuat Kualitas SDM
Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan keagamaan. Dua program yang menjadi perhatian ialah Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz.
Melalui program pendidikan, pemerintah ingin memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat desa. Selain itu, program keagamaan turut mendukung pengembangan generasi muda di tingkat lokal.
Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung kesejahteraan jangka panjang.
Mirza optimistis kolaborasi masyarakat dan pengembangan hilirisasi komoditas lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi mencapai 8 hingga 9 persen pada tahun mendatang.
Gubernur Lampung Ajak LPM Jadi Mitra Strategis Pembangunan
Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung turut menekankan peran LPM dalam pembangunan masyarakat desa. Menurutnya, LPM memiliki kedekatan dengan warga karena tumbuh dari lingkungan masyarakat.
Doli mendorong pengurus LPM di daerah membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Melalui kemitraan tersebut, LPM dapat membantu pemerintah menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan warga.
“Secara historis dan fungsional, LPM lahir untuk berada di tengah masyarakat desa. Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” jelas Doli.
Selain mendukung perencanaan dan pengawasan pembangunan, Doli mengajak LPM menangani berbagai persoalan sosial. Ia mendorong pengurus LPM bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memerangi penyalahgunaan narkoba serta mencegah kekerasan terhadap anak.
Melalui Musda DPD LPM Provinsi Lampung, pemerintah dan LPM diharapkan memperkuat koordinasi pembangunan. Kolaborasi ini dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi lokal dan membangun desa yang mandiri serta sejahtera.***
