ALTUMNEWS.Com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat keterbukaan informasi publik melalui inovasi digital Lampung In. Platform ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah sekaligus menyampaikan pengaduan secara langsung.
Menariknya, Pemprov Lampung kini menggunakan dashboard Lampung In untuk mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani setiap aduan masyarakat. Sistem tersebut memberikan tanda peringatan atau warning ketika OPD belum merespons laporan maupun mengunggah bukti penyelesaian.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan inovasi tersebut dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan tim panelis, Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung kini mengubah pola komunikasi birokrasi. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus mendengar aspirasi dan merespons persoalan warga secara konkret.
“Melalui Lampung In, kami mendorong perubahan yang cukup mendasar dari pemerintah yang sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya,” ujar Jihan.
Lampung In Awasi Kinerja OPD Tangani Aduan Warga
Jihan menjelaskan, Lampung In menyediakan sistem pengawasan berjenjang untuk memastikan setiap OPD menangani laporan masyarakat. Salah satu fokus pengawasan tersebut menyangkut persoalan infrastruktur jalan yang kerap menjadi perhatian publik.
Ia mencontohkan laporan kerusakan jalan di wilayah Sidomulyo, Lampung Selatan. Ketika warga mengirimkan aduan, Pemprov Lampung langsung meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebagai OPD yang memiliki kewenangan.
Selanjutnya, dashboard Lampung In memantau perkembangan penanganan laporan tersebut. Sistem akan menampilkan tanda peringatan apabila OPD belum memberikan respons atau belum mengunggah bukti penyelesaian.
“Di dashboard-nya itu tetap akan ada tanda warning untuk dapat diselesaikan kalau belum ada tindak lanjut beserta bukti tindak lanjutnya. Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, Pemprov Lampung ingin memastikan setiap aduan warga mendapat perhatian. OPD juga harus mempertanggungjawabkan progres penanganan laporan melalui sistem yang dapat dipantau.
Perda Nomor 7 Tahun 2024 Perkuat Transparansi Pemerintahan
Selain mengandalkan teknologi digital, Pemprov Lampung memperkuat keterbukaan informasi melalui regulasi. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
Jihan menyebut perda tersebut sebagai fondasi bagi seluruh perangkat daerah untuk menjalankan standar keterbukaan informasi secara konsisten.
“Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya ini menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, siapa pun yang ada di dalam birokrasi tersebut,” tegas Jihan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi syarat penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kebijakan tersebut juga mendukung arah pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 serta visi menuju Indonesia Emas.
Lampung In Integrasikan Pajak hingga Layanan Kesehatan
Pemprov Lampung mengembangkan Lampung In sebagai portal layanan terpadu atau one stop service. Melalui satu kanal digital, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Portal tersebut mengintegrasikan layanan pajak, retribusi, sosial, kesehatan, BAZNAS, informasi pasar, hingga peringatan dini kebencanaan.
Integrasi ini memudahkan masyarakat mencari informasi dan mengakses layanan tanpa harus membuka banyak aplikasi berbeda.
Namun, Jihan mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan digitalisasi hanya dari jumlah aplikasi. Pemerintah juga harus menyiapkan SDM, memperkuat tata kelola, dan menjaga integritas pelayanan.
Karena itu, Pemprov Lampung mengusung empat pilar transformasi birokrasi, yaitu integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Pemprov Lampung Fasilitasi 16 Sengketa Informasi Publik
Pemprov Lampung juga memperkuat peran Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menjaga transparansi pemerintahan.
Berbagai langkah tersebut mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan KI Award bagi badan publik, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan kapasitas pengelola media sosial perangkat daerah.
Sepanjang 2026, Pemprov Lampung turut memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik.
Jihan menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan keterbukaan informasi. Pemerintah tidak cukup sekadar memublikasikan banyak informasi tanpa memastikan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya.
“Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan. Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, kemudian mampu mendorong partisipasi, dan juga diikuti oleh respons pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang kami inginkan,” pungkas Jihan.***
