ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Umat Katolik memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan Indonesia. Peran tersebut terlihat sejak era Orde Lama hingga Orde Baru.
Pada masa Orde Lama, sejumlah tokoh Katolik memiliki pengaruh kuat. Mereka antara lain Mgr. Soegija Pranata, I.J. Kasimo, dan Frans Seda.
Memasuki Orde Baru, tokoh dan politisi Katolik juga mengambil peran penting dalam pemerintahan. Salah satunya melalui lembaga pengkajian strategis yang dikenal sebagai CSIS.
Selain itu, Jenderal (Purn) L.B. Moerdani menjadi salah satu tokoh Katolik yang memiliki pengaruh besar. Ia juga dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto.
Dalam bidang kaderisasi, Gereja Katolik juga memiliki sistem pembinaan politik. Pater Beck memprakarsai sistem tersebut melalui pola kaderisasi yang dikenal sebagai Sistem Kasebul.
Sementara itu, sejumlah tokoh Katolik juga berkiprah di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mereka ikut memperjuangkan kebijakan publik demi kepentingan dan kesejahteraan bersama atau bonum commune.
Peran Umat Katolik di Era Reformasi
Namun, kondisi mulai berubah ketika Indonesia memasuki era Reformasi. Peran umat Katolik dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan dinilai semakin berkurang.
Bahkan, sebagian umat Katolik cenderung bersikap apatis terhadap politik. Kondisi tersebut membuat umat Katolik kerap hanya menjadi sasaran kebijakan politik dari kekuatan tertentu.
Berangkat dari kondisi itu, sejumlah tokoh Katolik mengambil langkah baru. Mereka kemudian menggagas organisasi yang fokus pada bidang sosial politik dan kemasyarakatan.
Pada 12 Maret 2016, para tokoh tersebut mendeklarasikan Vox Point Indonesia. Johanes Handoyo Budhisejati menjadi salah satu penggagas utama organisasi tersebut.
Selanjutnya, Vox Point Indonesia mengurus legalitas organisasi melalui Notaris Martina, SH. Organisasi ini tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 15 September 2016.
Kemudian, Vox Point Indonesia memperbarui akta pendiriannya. Akta Nomor 34 tanggal 17 Desember 2019 menjadi dasar pembaruan tersebut.
Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengesahkan perubahan itu melalui SK Nomor AHU-0000750.AH.01.08.Tahun 2020. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM, menandatangani keputusan tersebut pada 14 Agustus 2020.
Dengan legalitas tersebut, Vox Point Indonesia menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan Katolik di Indonesia.
Vox Point Indonesia Terus Berkembang
Meskipun tergolong organisasi baru, Vox Point Indonesia terus memperluas jaringan. Organisasi ini telah memiliki kepengurusan di 20 provinsi.
Selain itu, Vox Point Indonesia hadir di 75 kabupaten dan kota. Jaringannya juga mencakup 27 wilayah keuskupan di Indonesia.
Vox Point Indonesia menempatkan diri sejalan dengan hierarki Gereja Katolik sebagai pemegang otoritas iman dan moral umat Katolik. Karena itu, pembentukan Vox Point Indonesia di suatu daerah membutuhkan restu atau persetujuan uskup setempat.
Dengan demikian, organisasi ini memiliki dua basis wilayah. Secara pemerintahan, kepengurusan berada di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
Sementara itu, dalam struktur gerejawi, Vox Point Indonesia mengikuti wilayah keuskupan. Pola tersebut menjadi salah satu ciri organisasi dalam menjalankan kegiatan di daerah.
Ciri dan Identitas Vox Point Indonesia
Sebelum Vox Point Indonesia berdiri, sejumlah organisasi Katolik telah lebih dahulu hadir. Di antaranya PMKRI untuk mahasiswa Katolik, ISKA untuk sarjana Katolik, dan Pemuda Katolik untuk kalangan pemuda.
Selain itu, terdapat WKRI sebagai organisasi perempuan Katolik. Ada pula FMKI yang menjadi forum koordinasi berbagai organisasi Katolik.
Berbeda dengan organisasi tersebut, Vox Point Indonesia menjadi wadah bagi politisi Katolik dari berbagai partai politik. Organisasi ini juga menghimpun aktivis sosial politik dan sosial kemasyarakatan.
Para pejabat negara dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga dapat bergabung. Begitu pula anggota TNI dan Polri, purnawirawan, wirausahawan Katolik, serta generasi muda.
Dengan demikian, Vox Point Indonesia membawa misi politik kebangsaan. Organisasi ini berupaya memperkuat eksistensi umat Katolik dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan.
Visi dan Misi Vox Point Indonesia
Vox Point Indonesia mengemban misi politik kebangsaan. Tujuannya ialah memperkuat peran umat Katolik dalam kehidupan sosial politik dan sosial kemasyarakatan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi ini menjalankan beberapa pendekatan. Pertama, memperjuangkan kesetaraan umat Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, Vox Point Indonesia membangun kerja sama dan persahabatan dengan berbagai pihak. Ketiga, organisasi ini mendorong peningkatan partisipasi umat Katolik dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan.
Selanjutnya, Vox Point Indonesia menerjemahkan visi dan misi tersebut melalui sejumlah program. Program itu mencakup kaderisasi politik, pendidikan politik, advokasi politik, dan kajian politik.
Prinsip dan Orientasi Organisasi
Vox Point Indonesia menegaskan diri sebagai organisasi Katolik yang independen. Organisasi ini bukan bagian dari atau underbow partai politik tertentu.
Selain itu, Vox Point Indonesia tidak memiliki agenda untuk berubah menjadi partai politik. Sebab, organisasi ini menghimpun tokoh politik Katolik dari berbagai partai.
Struktur DPN, DPD, dan DPW juga memiliki tujuan tertentu. Struktur tersebut membantu organisasi memperluas jangkauan kaderisasi, pendidikan, dan kajian politik.
Karena itu, Vox Point Indonesia ingin memastikan program organisasi berjalan hingga tingkat akar rumput. Organisasi juga mendorong kader Katolik untuk aktif dalam politik nasional maupun lokal.
Vox Point Indonesia tidak mengejar panggung politik. Sebaliknya, organisasi ini menyiapkan kader Katolik dari berbagai partai untuk berkiprah di dunia politik.
Para kader juga mendapat dorongan untuk mengambil peran di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan begitu, mereka dapat memperjuangkan aspirasi umat Katolik dalam berbagai bidang kehidupan.
Di sisi lain, Vox Point Indonesia ingin membangun jembatan persahabatan dengan semua pihak. Organisasi ini tidak ingin membangun sekat dalam pergaulan sosial politik.
Oleh sebab itu, Vox Point Indonesia membuka komunikasi dengan berbagai kelompok. Hubungan tersebut mencakup organisasi non-Katolik dan seluruh partai politik yang sah di Indonesia.
Selain itu, organisasi mengedukasi masyarakat dan umat Katolik agar melihat politik secara lebih terbuka. Politik memiliki dinamika dan perubahan yang terus bergerak.
Karena itu, umat perlu memahami politik secara kontekstual. Perubahan konstelasi politik juga menuntut setiap kader untuk mampu menempatkan diri secara tepat.
Menuju Organisasi Katolik Referensi
Vox Point Indonesia mengelola organisasi melalui sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Sistem tersebut mendorong pembagian peran yang aktif dan kolaboratif.
Pada akhirnya, Vox Point Indonesia ingin berkembang bukan sekadar menjadi organisasi Katolik alternatif. Organisasi ini menargetkan diri menjadi salah satu organisasi Katolik rujukan dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan.
Demikian narasi singkat mengenai Vox Point Indonesia. Narasi ini dapat menjadi bahan informasi bagi umat yang membutuhkan.
Sumber: A. Heru Listianto, Dirsus Sumatera Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia
