ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG -– Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, sekaligus sertifikasi produk halal, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, membuka pembicaraan dengan mengungkapkan potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan sertifikasi halal.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk memasarkan produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Meskipun demikian, Ahmad Haikal menyoroti kurangnya ketertiban dalam sertifikasi produk halal di tanah air, yang mengakibatkan Indonesia hanya berada di posisi kedelapan dalam peringkat negara dengan jumlah produk halal terbanyak. China, yang menduduki peringkat pertama, bahkan menunjukkan angka yang lebih tinggi.
“Peluang untuk Indonesia sangat besar, dan jika kita tertib dalam sertifikasi halal, kita berpotensi untuk menjadi yang pertama di dunia. Produk halal tidak hanya dapat memenuhi pasar dalam negeri yang besar, tetapi juga pasar internasional,” tegas Ahmad.
Mengajak kepala daerah untuk berperan aktif, Ahmad berharap agar seluruh pihak terkait, termasuk penyelia dan auditor halal, dapat bekerja sama menertibkan sertifikasi halal bagi produk yang belum memilikinya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukanlah bagian dari agenda Islamisasi. Menurutnya, program ini lebih fokus pada penguatan ketahanan ekonomi nasional melalui pemenuhan kebutuhan pasar domestik yang mayoritas Muslim.
“87% masyarakat Indonesia memilih produk halal. Ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar. Indonesia harus mampu menguasai pasar lokal terlebih dahulu, sebelum menyerbu pasar internasional,” ujar Tito. Ia menekankan pentingnya produk lokal menguasai pasar domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan mendorong produsen dan pengusaha, baik yang Muslim maupun non-Muslim, untuk melaksanakan sertifikasi halal.
Selain itu, dalam rapat tersebut, Tito Karnavian juga membahas pengendalian inflasi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, angka inflasi Indonesia mengalami penurunan sebesar -0,09% pada Februari 2025 dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% dari Januari 2025. Meskipun begitu, Tito mengingatkan bahwa tiap daerah memiliki variasi angka inflasi, dan target inflasi nasional harus berada dalam kisaran 1,5%-3,5% agar stabilitas ekonomi dapat tercapai.
“Isu biaya hidup dan harga barang menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk menjaga angka inflasi yang seimbang, agar produsen dan konsumen dapat merasa aman,” terang Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan rincian inflasi untuk Februari 2025. Ia menjelaskan bahwa komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,25%, dengan emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil sebagai penyumbang terbesar. Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 2,65%, didorong oleh penurunan tarif listrik, sedangkan komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,93%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan harga daging ayam, bawang merah, cabai, tomat, dan telur ayam.
Amalia menambahkan, sektor yang berkontribusi pada deflasi adalah perumahan dan sektor pangan, dengan komoditas seperti daging ayam dan cabai merah yang mengalami penurunan harga signifikan.***
