ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai di wilayah Kota Bandar Lampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung dalam merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem memicu genangan tinggi di permukiman dan sejumlah ruas jalan. Banjir juga dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang signifikan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujarnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, yang memberikan catatan terkait infrastruktur pengendalian banjir. Ia menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem aliran pembuangan air.
“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota dapat berkurang,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat pascabanjir.
“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan. Namun kami juga sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai agar rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera direalisasikan,” ujar Eva.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Roy Panagom Pardede, dalam kesempatan itu memaparkan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang. Pihaknya akan fokus pada normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul di sejumlah titik kritis yang elevasinya sudah tidak memadai.
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati beberapa langkah strategis, di antaranya penyusunan masterplan banjir terintegrasi sebagai acuan penanganan dari hulu hingga hilir, pembangunan kolam retensi (embung) di wilayah hulu untuk menahan debit air sebelum masuk ke kawasan padat penduduk, serta normalisasi sungai dan peninggian tanggul di titik rawan.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penataan ruang secara tegas, termasuk mengatasi penyempitan sungai akibat bangunan di bantaran sungai serta menambah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
Marindo juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya terkait persoalan sampah.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan sehingga risiko bencana banjir di masa mendatang dapat diminimalkan demi perlindungan masyarakat.***
