Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Gubernur Lampung Perketat Pengawasan Distribusi Bahan Pokok

ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Langkah ini dilakukan guna menekan potensi lonjakan harga serta menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan konsumsi tahunan.

Instruksi tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat dihadiri unsur Forkopimda, bupati dan wali kota, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa fenomena kenaikan konsumsi masyarakat menjelang Ramadan merupakan pola berulang yang harus diantisipasi secara serius. Tanpa pengelolaan pasokan yang baik, peningkatan permintaan berpotensi memicu inflasi yang berdampak luas.

“Kelihatannya cuma naik Rp5.000 atau Rp10.000. Tapi kalau cabai naik Rp10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan konsumsi daging ayam di Lampung yang mencapai 3–4 juta ekor per bulan. Kenaikan harga kecil sekalipun, menurutnya, akan berdampak besar terhadap pengeluaran masyarakat dan berpotensi menggerus alokasi kebutuhan lain, seperti pendidikan.

Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan Lampung harus mengandalkan pasokan lokal untuk menjaga stabilitas harga. Ia meminta seluruh dinas teknis memastikan ketersediaan komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur aman hingga pasca-Lebaran.

“Prioritasnya adalah komoditas yang ada di Lampung. Strategi kita adalah menjaga pasokan stabil dengan memprioritaskan produksi dalam daerah, baru mendatangkan dari luar jika memang kurang,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan agar TPID tidak bekerja secara reaktif. Menurutnya, intervensi pasar tanpa pembenahan tata niaga dan distribusi hanya akan membuat pemerintah terus berada pada posisi darurat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman menyatakan pihaknya telah membentuk Satgas Saber Pangan untuk mengawasi keamanan pangan, mutu, dan stabilitas harga.

“Kami sebut Saber atau Sapu Bersih. Tidak ada pengecualian. Penimbunan, spekulasi, dan kartel yang memainkan harga akan kami tindak tegas,” kata Heri.

Ia menambahkan, Polda Lampung mulai Selasa siang akan melakukan inspeksi mendadak ke produsen dan distributor besar. Kenaikan harga maksimal yang masih ditoleransi ditetapkan sebesar 5 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari sisi makroekonomi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa inflasi tahunan Lampung relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan potensi gejolak pada komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai dan bawang.

“Secara tahunan kita surplus, tetapi terjadi defisit pada bulan-bulan tertentu. Ini tantangan distribusi dan pengaturan waktu tanam yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, memaparkan neraca pangan daerah menunjukkan stok beras, jagung, daging ayam, dan telur dalam kondisi aman dan surplus. Namun, bawang merah dan bawang putih memiliki ketahanan stok terbatas, masing-masing 18 dan 16 hari, serta cabai rawit yang menunjukkan tren kenaikan harga.

Untuk menjaga stabilitas beras, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 170.825 ton dan sangat mencukupi hingga akhir tahun.

“Kami siap menggelontorkan beras SPHP dan melakukan operasi pasar secara masif bila diperlukan,” ujarnya.

Di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo memprediksi lonjakan pemudik akan meningkat signifikan. Pihaknya telah menyiapkan skenario kepadatan di Pelabuhan Bakauheni serta dukungan transportasi udara.

“Kapasitas penyeberangan meningkat dengan dermaga eksekutif 2 dan kapal baru. Bandara Radin Inten II juga kembali berstatus internasional dengan penerbangan langsung ke Kuala Lumpur,” kata Bambang.

Selain itu, Lampung juga telah menyiapkan 300 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta layanan taksi listrik untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan saat Lebaran.

Sementara dari sisi energi, Sales Branch Manager Lampung II PT Pertamina Patra Niaga, Reiner Bontong, memastikan stok BBM dan LPG aman. Konsumsi BBM jenis Gasoline diproyeksikan naik hingga 36 persen selama periode mudik.

“Kami menyiagakan 96 SPBU yang beroperasi 24 jam serta layanan motoris untuk menjangkau wilayah macet. Stok LPG 3 kilogram juga kami tambah fakultatifnya sebesar 11 persen,” jelasnya.

Menutup rapat, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat.

“Tujuan kita satu, memastikan masyarakat Lampung bisa beribadah dengan tenang, harga terkendali, pasokan terjamin, dan kantong tetap aman,” pungkasnya.***