ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung memiliki produksi beras melimpah. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya membuat tata niaga beras di tingkat petani dan penggilingan padi berjalan optimal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti persoalan tersebut. Ia mendorong pembenahan tata niaga beras dari hulu hingga hilir.
Salah satu langkahnya melalui integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan pengusaha penggilingan padi, BUMDes, dan perbankan.
Gubernur menyampaikan gagasan tersebut saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).
Produksi Beras Lampung Capai 1,7 Juta Ton
Lampung memiliki posisi penting dalam produksi pangan nasional. Produksi Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,7 juta ton beras. Sementara itu, konsumsi masyarakat Lampung hanya sekitar 800 ribu ton per tahun.
Artinya, Lampung memiliki surplus beras lebih dari 900 ribu ton.
Namun, surplus tersebut belum otomatis membuat tata niaga beras berjalan efisien.
Gubernur Mirza justru menemukan persoalan pada rantai pasok. Petani menghadapi perubahan harga, sementara penggilingan padi lokal kehilangan aktivitas usaha.
Ironi Lumbung Beras: Penggilingan Padi Malah Bangkrut
Mirza menilai kondisi tersebut sebagai anomali. Lampung memiliki produksi gabah tinggi, tetapi sejumlah penggilingan padi lokal justru kesulitan bertahan.
“Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut,” ungkap Mirza.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan tata niaga. Rantai pasok yang panjang membuat harga dan distribusi beras menghadapi tekanan.
“Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi,” lanjutnya.
Kondisi ini menjadi perhatian Pemprov Lampung. Pemerintah ingin memperkuat peran lembaga ekonomi di tingkat desa agar petani mendapat akses pasar yang lebih baik.
KDMP Jadi Agregator Gabah Petani
Gubernur Mirza mendorong KDMP menjadi agregator hasil panen petani.
KDMP dapat menyerap gabah langsung dari petani di desa. Dengan pola tersebut, koperasi dapat membantu memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang.
Menurut Mirza, rantai distribusi beras dapat mencapai tujuh hingga delapan tingkat pedagang perantara.
Kondisi itu membuat posisi petani dalam rantai perdagangan menjadi kurang kuat. Karena itu, pemerintah ingin memperkuat lembaga ekonomi desa.
“KDMP ini instrumen yang tepat. Manajernya sudah siap, pengurus sudah siap,” kata Mirza.
Ia kemudian mendorong integrasi KDMP dengan pengusaha penggilingan padi dan perbankan.
“Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa,” tuturnya.
KDMP dan Penggilingan Padi Harus Terhubung
Pemprov Lampung ingin membangun pola kerja yang saling melengkapi.
KDMP dapat menyerap gabah dari petani. Pengusaha penggilingan padi melalui Perpadi dapat mengolah gabah menjadi beras.
Sementara itu, sektor perbankan dapat mendukung kebutuhan modal kerja koperasi.
Pola tersebut diharapkan menciptakan ekosistem tata niaga beras yang lebih pendek dan efisien.
Gubernur juga menekankan pentingnya kecepatan pencairan modal. Koperasi membutuhkan likuiditas agar dapat membayar gabah petani secara tunai.
Kecepatan pembayaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan petani kepada koperasi.
LPDB Siapkan Dukungan Modal untuk KDMP
Dukungan pembiayaan juga datang dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto Soedarmono mengatakan pihaknya hadir sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koperasi.
LPDB ingin memastikan kesiapan modal KDMP berjalan seiring dengan regulasi dan pembangunan gerai.
“Tupoksi kami adalah memberikan pinjaman, bukan hibah, pinjaman kepada koperasi,” ujar Krisdianto.
Ia mengatakan KDMP dapat mengakses pembiayaan LPDB. Lampung juga akan menjadi salah satu wilayah percontohan program tersebut.
Ada Skema Koperasi Orang Tua Asuh
LPDB memahami tidak semua KDMP dapat langsung mengakses pembiayaan.
Karena itu, LPDB menyiapkan skema transisi melalui program Koperasi Orang Tua Asuh.
Program tersebut membantu KDMP yang membutuhkan modal dalam waktu cepat. Koperasi besar binaan Kementerian Koperasi akan menjadi pendamping sementara.
“Kalau butuhnya cepat, makanya Pak Menteri menugaskan kepada kami membuat program namanya Koperasi Orang Tua Asuh,” jelas Krisdianto.
Skema tersebut berlangsung sementara. Setelah KDMP memenuhi proses dan persyaratan pembiayaan LPDB, koperasi dapat mengakses pembiayaan secara langsung.
Satu hingga Tiga KDMP Jadi Pilot Project
Pada tahap awal, pemerintah akan menguji pola pembinaan dan pembiayaan terpadu pada satu hingga tiga KDMP di Lampung.
Pemerintah akan memilih koperasi yang memiliki fondasi kelembagaan kuat. Kesiapan pengurus dan manajemen menjadi salah satu faktor penting.
Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan modal gerai dan pangan. LPDB juga membuka peluang pembiayaan untuk kebutuhan peralatan pendukung.
Beberapa di antaranya berupa alat pengering gabah atau dryer dan cold storage.
Peralatan tersebut dapat membantu menjaga kualitas dan stabilitas pasokan komoditas lokal.
Gubernur Mirza Ingin Petani Lebih Kuat
Pembenahan tata niaga beras menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi petani Lampung.
Produksi gabah yang tinggi perlu mendapat dukungan sistem distribusi yang efisien. Pemerintah ingin petani memiliki akses pasar dan pembeli yang lebih dekat.
Di sisi lain, penggilingan padi lokal juga membutuhkan pasokan gabah yang berkelanjutan. Integrasi antara petani, KDMP, penggilingan, BUMDes, dan perbankan diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.
Dengan pola itu, Lampung tidak hanya menjadi daerah penghasil beras. Lampung juga dapat membangun ekosistem perdagangan beras yang lebih kuat dari desa hingga pasar.
Pemprov Lampung kini mendorong KDMP menjadi salah satu kunci pembenahan tersebut. Target akhirnya jelas: memperpendek rantai pasok, memperkuat petani, menjaga usaha penggilingan padi, dan membuat tata niaga beras Lampung lebih efisien.***
