ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengubah strategi menghadapi pertumbuhan angkatan kerja dengan memperluas akses tenaga kerja ke pasar global. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja.
Gubernur juga mendorong lembaga pelatihan kerja menyiapkan tenaga kerja Lampung untuk pasar internasional. Jepang dan Malaysia menjadi dua negara yang mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia,” kata Rahmat Mirzani Djausal dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan FKLPID Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).
Lampung Hadapi Lonjakan Angkatan Kerja
Gubernur melihat bonus demografi sebagai tantangan sekaligus peluang. Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki fase pendidikan lanjutan atau dunia kerja.
Sekitar 30.000 orang dari jumlah tersebut melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sementara itu, pasar kerja lokal belum mampu menyerap seluruh lulusan baru.
Perkembangan teknologi juga mengubah kebutuhan industri. Banyak perusahaan kini menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan produksi sehingga perusahaan tidak selalu membutuhkan banyak pekerja.
Rahmat mencontohkan investasi industri senilai Rp15 triliun pada tahun sebelumnya. Investasi tersebut secara kasar menghasilkan sekitar 3.000 lapangan kerja.
Kondisi itu mendorong Pemprov Lampung mencari pasar kerja baru bagi masyarakat.
“Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang,” ujar Rahmat.
Target 5.000 Pekerja Lampung ke Jepang
Pemprov Lampung kini mendorong penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara yang membutuhkan tenaga kerja.
Jepang menjadi salah satu target utama. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 5.000 tenaga kerja Lampung dapat bekerja di Jepang pada tahun mendatang.
Namun, calon pekerja masih menghadapi dua tantangan utama, yakni kemampuan bahasa Jepang dan biaya pelatihan.
Saat ini, persiapan kerja ke Jepang dapat menghabiskan biaya sekitar Rp50 juta. Pemprov Lampung ingin menekan biaya tersebut hingga sekitar Rp30 juta.
Pemerintah akan menggandeng sekolah, lembaga pelatihan kerja, lembaga keuangan, serta mitra di Jepang untuk mencapai target tersebut.
Pemprov Lampung juga mendorong sekolah SMA dan SMK mengenalkan bahasa Jepang sejak dini. Setelah menyelesaikan pendidikan, calon pekerja dapat memperkuat kemampuan melalui lembaga pelatihan kerja.
FKLPID Hubungkan Industri dan Pencari Kerja
Pemprov Lampung menyiapkan FKLPID sebagai penghubung antara pemerintah, industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi dan masyarakat.
Forum tersebut akan memetakan kebutuhan tenaga kerja, menyusun program pelatihan, memperkuat sertifikasi dan membantu pencari kerja menemukan peluang kerja yang sesuai.
Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID Ary Meizari Alfian mengatakan forum tersebut akan membangun pusat data, informasi dan penyaluran tenaga kerja.
“Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya,” kata Ary.
Sebanyak 72 lembaga pelatihan telah bergabung dalam tahap awal pembentukan FKLPID.
Pemprov Dorong Industri Tumbuh di Desa
Gubernur tidak hanya mengandalkan pasar kerja luar negeri. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengembangkan industri kecil di desa.
Menurutnya, pemerintah perlu membawa kegiatan pengolahan komoditas lebih dekat dengan sentra produksi.
“Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM,” ujar Rahmat.
Pemprov Lampung melihat peluang besar pada pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi dan berbagai kegiatan hilirisasi.
Industri tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas Lampung.
SMK Lampung Bersiap Masuk Pasar Global
Program SMK Go Global juga mendukung strategi Pemprov Lampung memperluas akses kerja internasional.
BP3MI Lampung menyampaikan program tersebut mulai berjalan pada 2026 dan akan berlangsung hingga 2029.
Lampung mendapat kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan dan pariwisata.
Program itu akan meningkatkan kemampuan calon pekerja sebelum mereka memasuki pasar kerja luar negeri.
Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Pemprov Lampung menilai pemerintah tidak cukup hanya membuka lapangan kerja. Pemerintah juga harus memastikan tenaga kerja menguasai keterampilan yang perusahaan butuhkan.
Karena itu, FKLPID akan mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan industri. Lembaga pelatihan kemudian dapat menggunakan data tersebut untuk menentukan materi pelatihan.
FKLPID juga menyiapkan beberapa bidang kerja, seperti riset dan pemetaan industri, pengembangan kompetensi, penempatan kerja, kemitraan strategis, monitoring dan evaluasi, serta transformasi digital.
Pola tersebut dapat membantu mengurangi skill mismatch antara kemampuan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan.
Pemprov Lampung berharap strategi ini mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin tenaga kerja Lampung mampu bersaing di pasar nasional dan global.
Dengan memperkuat pelatihan, memperluas pasar kerja luar negeri dan mengembangkan industri berbasis desa, Lampung berupaya mengubah bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi daerah.***
