ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong transformasi digital yang merata dan inklusif di seluruh daerah. Salah satu langkah strategis itu ditandai dengan dibukanya High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim Jihan Nurlela, di Auditorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (8/7/2025).
TP2DD merupakan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 yang bertujuan mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Targetnya: pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran digital.
“Kita ingin memastikan bahwa kewajiban masyarakat seperti pajak dan retribusi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman. Pemerintah hadir untuk mempermudah, bukan mempersulit,” tegas Wakil Gubernur Jihan dalam sambutannya.
Wagub juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem digital yang solid, mulai dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota, serta melibatkan sektor perbankan, regulator, dan masyarakat luas.
“Mari kita bangun ekosistem digital yang menyeluruh. Jangan ada masyarakat yang merasa tertinggal di era digital ini,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris TP2DD, Slamet Riadi, mengungkapkan bahwa indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) Provinsi Lampung sudah mencapai angka membanggakan: 97,5% pada Semester II 2024, dan masuk dalam kategori “DIGITAL.”
Namun, Slamet menegaskan masih ada tantangan yang perlu dibenahi, seperti: Rendahnya minat masyarakat terhadap transaksi non-tunai., belum siapnya OPD dalam penerapan e-retribusi, khususnya di sektor layanan kesehatan, kebersihan, parkir, dan pasar dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah.
“Dengan peningkatan skor IETPD, kita tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah,” ujar Slamet.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menambahkan bahwa digitalisasi tidak hanya penting untuk transparansi dan efisiensi, tapi juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi PAD dan memperluas inklusi keuangan.
“Pembayaran pajak dan retribusi secara digital kini bisa lebih cepat dan mudah, sekaligus mendukung program inklusi keuangan yang menjadi target jangka panjang Pemprov Lampung,” jelas Bimo.
Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemprov Lampung menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 85,5% pada tahun 2025, dan naik menjadi 97,2% pada tahun 2045.***
