ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemprov Lampung juga fokus mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui layanan pertanahan.
Program bedah rumah nasional 2026 juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan program tersebut di daerah.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor berlangsung secara virtual pada Senin (10/8/2026).
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, mengikuti rakor tersebut.
Yanyan mengikuti kegiatan dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung.
Pemerintah Targetkan Bedah 400 Ribu Rumah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyoroti program bedah rumah.
Program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden pada 2026. Pemerintah menargetkan bedah rumah sebanyak 400.000 unit di seluruh Indonesia.
Target tersebut jauh lebih besar dibandingkan 2025. Pada tahun lalu, pemerintah menargetkan 45.000 unit rumah.
“Ini angka yang jauh lebih besar dari tahun 2025 yaitu 45.000 unit,” ujar Tito.
Tito juga menyebut Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 6 Tahun 2026.
Aturan tersebut memberikan berbagai kemudahan. Penerima manfaat diharapkan lebih mudah mengikuti proses bedah rumah.
Layanan Pertanahan Jadi Perhatian
Rakor juga membahas sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN.
Tito mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Tito, pemerintah daerah harus memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN.
Sinergi tersebut akan mempercepat pelayanan. Masyarakat juga mendapat pelayanan yang lebih transparan.
Selain itu, masyarakat mendapat kepastian hukum dalam layanan pertanahan.
Kerja sama tersebut juga berkaitan dengan penerimaan BPHTB. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Pemerintah berharap integrasi layanan pertanahan dapat meningkatkan penerimaan BPHTB.
Inflasi Nasional Turun Menjadi 2,88 Persen
Tito juga menyambut positif data inflasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Inflasi nasional menunjukkan tren penurunan. Angkanya turun dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen secara year on year.
“Ini angka yang ideal karena target kita adalah 2,5% dengan deviasi 1%,” ungkap Tito.
Target tersebut berada dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Indonesia juga mencatat deflasi secara bulanan. Deflasi Juni ke Juli mencapai 0,14 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut mencatat deflasi. Angkanya mencapai 0,89 persen.
“Good news-nya adalah yang paling kita jaga betul terkait masalah perut ini mengalami deflasi,” kata Tito.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan harga sejumlah komoditas mulai terkendali.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga.
Beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut antara lain bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Pendidikan Beri Andil Inflasi Juli
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga memaparkan perkembangan harga.
Menurut Amalia, harga barang dan jasa pada Juli 2026 relatif terkendali.
Namun, tahun ajaran baru turut memengaruhi inflasi. Sektor pendidikan memberikan andil sebesar 0,55 persen.
Kenaikan tersebut terjadi di 32 provinsi.
“Inflasi ini disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar,” papar Amalia.
Masing-masing sektor tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,01 persen.
Bangka Selatan Catat IPH Tertinggi di Sumatera
BPS juga memaparkan perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH).
Di Pulau Sumatera, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Selatan.
Kenaikannya mencapai 4,27 persen.
Daging ayam ras menjadi salah satu komoditas penyumbang. Beras dan cabai merah juga ikut mendorong kenaikan tersebut.
Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo mencatat kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa.
Kenaikan IPH Sidoarjo mencapai 2,45 persen.
Komoditas penyumbangnya antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
ATR/BPN Dorong Transformasi Pelayanan
Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid juga menyampaikan pandangannya.
Nusron menilai kolaborasi antarinstansi sangat penting. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Business Ready (B-Ready) Indonesia.
“Target kami pada tahun ini adalah melakukan transformasi pelayanan untuk meningkatkan Indeks Business Ready (B-Ready) kita,” kata Nusron.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat 40 dari 101 negara.
Nusron menilai pemerintah perlu melakukan transformasi layanan. Re-engineering juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, mutlak diperlukan peningkatan kualitas layanan melalui transformasi dan re-engineering,” pungkasnya.
Fokus Pemprov Lampung
Rakor tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemprov Lampung kini menghadapi beberapa agenda strategis. Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama.
Pemerintah juga mengawal program bedah 400 ribu rumah pada 2026.
Optimalisasi penerimaan BPHTB juga mendapat perhatian. Pemerintah berharap layanan pertanahan semakin cepat dan transparan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Lampung. Pada saat yang sama, pelayanan publik juga terus diperbaiki.***
