ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Triwulan II 2026, Senin (7/9/2026).
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, mengikuti rapat tersebut secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
Rapat tersebut membahas dua agenda penting. Pemerintah pusat dan daerah membahas strategi menjaga inflasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Diminta Jaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah harus mengawal inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.
Menurut Tito, inflasi nasional secara tahunan atau year on year mencapai 3,19 persen. Angka tersebut meningkat dari periode sebelumnya yang berada di level 2,8 persen.
Sementara itu, inflasi secara bulanan atau month to month tercatat naik 0,21 persen.
Tito menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu pendorong kenaikan inflasi. Beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan, udang, dan beras.
“BPS memiliki data yang mengungkap kabupaten/kota mana saja yang terjadi kenaikan dan mana yang mengalami penurunan,” ujar Tito.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menggunakan data tersebut untuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi.
Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui penyaluran beras SPHP, pasar murah, serta berbagai program pengendalian harga lainnya.
Kemarau dan El Nino Bisa Tekan Harga Pangan
Selain harga pangan, pemerintah daerah juga perlu mewaspadai dampak cuaca terhadap produksi.
Tito mengingatkan potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino dapat mengganggu pasokan pangan. Jika produksi menurun, harga sejumlah komoditas berpotensi meningkat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pemantauan pasokan dan harga pangan. Langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Empat Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, Tito menekankan empat komponen utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keempat komponen tersebut meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto.
Menurut Tito, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus menjaga kemampuan masyarakat untuk berbelanja.
“Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Apakah masyarakat memiliki daya beli sehingga mereka belanja dan konsumsi, itu menjadi penyumbang terbesar,” jelasnya.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara dan daerah ke sektor produktif. Belanja pemerintah harus mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor swasta.
Pemerintah juga perlu meningkatkan investasi. Semakin banyak investasi masuk, semakin besar peluang pembukaan lapangan kerja dan perputaran modal.
Sementara itu, pemerintah perlu mendorong pelaku usaha dan UMKM agar semakin berorientasi ekspor.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kita akan memiliki devisa, kita surplus dalam perniagaan internasional. Itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Tito.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,45 Persen
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Pemerintah ingin menjaga momentum tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Kita tidak boleh berhenti pada capaian tersebut. Bapak Presiden selalu memberikan arahan yang sangat jelas bahwa ekonomi kita harus tumbuh dan berakselerasi menuju 8 persen pada tahun 2029,” ujar Rachmat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara terintegrasi.
Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan wilayah. Selain itu, daerah harus meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mengarahkan APBD ke belanja produktif.
Bappenas Minta Daerah Percepat Investasi dan Belanja
Rachmat mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan APBD. Pemerintah juga perlu mengurangi hambatan birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan.
Selain itu, pemerintah perlu mempercepat pelayanan serta memperbaiki konektivitas dan sistem logistik.
Sinergi dengan dunia usaha dan perbankan juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“Perencanaan tidak berhenti pada target, tetapi juga dilanjutkan dengan rencana kerja dan rencana aksi,” tegas Rachmat.
Pemerintah juga perlu menggunakan indikator peringatan dini atau early warning indicator. Dengan cara itu, pemerintah dapat mendeteksi potensi perlambatan ekonomi sejak awal.
BPS: 99 Kabupaten/Kota Tumbuh di Atas 6 Persen
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari kinerja kabupaten dan kota.
Menurut Amalia, BPS menggabungkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota menjadi pertumbuhan ekonomi provinsi. Selanjutnya, data provinsi menjadi bagian dari perhitungan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Pertumbuhan triwulan II 2026 menjadi yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II dalam empat tahun sebelumnya.
BPS juga mencatat peningkatan jumlah kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Sepanjang 2025, terdapat 48 kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan di atas 6 persen. Jumlah tersebut meningkat menjadi 99 kabupaten/kota pada semester I 2026.
“Dalam waktu kurang dari satu tahun, sudah meningkat jumlahnya dua kali lipat, dari yang tadinya hanya 48 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 99 kabupaten/kota yang mampu tumbuh di atas 6 persen,” kata Amalia.
BPS: Strategi Ekonomi Daerah Tidak Bisa Disamaratakan
Pada triwulan II 2026, terdapat 201 kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Amalia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda.
Karena itu, pemerintah tidak dapat menggunakan strategi pembangunan yang sama untuk semua daerah.
“Jadi tidak bisa one size fits all. Masing-masing daerah harus ditreatment secara spesifik sesuai dengan keunggulan daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Menurut Amalia, pemerintah perlu memetakan potensi ekonomi setiap wilayah. Potensi tersebut dapat berasal dari pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, maupun industri.
Di Sumatera, misalnya, terdapat 53 kabupaten/kota yang mencatat pertumbuhan ekonomi antara 5 hingga 8 persen. Bahkan, dua daerah mencatat pertumbuhan di atas 8 persen.
Sementara di Pulau Jawa, tiga kabupaten/kota mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
Potensi Daerah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Amalia menilai keberhasilan sejumlah daerah dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah lainnya.
Pemetaan potensi ekonomi dapat membantu daerah menemukan sumber pertumbuhan baru. Selanjutnya, pemerintah dapat mengarahkan investasi dan kebijakan sesuai keunggulan masing-masing wilayah.
“Banyak peluang dari kabupaten/kota yang memang bisa didorong dan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah. Ada daerah yang potensinya berbasis pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, bahkan industri,” katanya.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga sinergi dalam mengawal ekonomi 2026.
Pengendalian inflasi harus berjalan bersama dengan peningkatan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor unggulan daerah.
Bagi Pemprov Lampung, agenda tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan strategi yang sesuai karakteristik wilayah, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dapat terus bergerak secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengejar angka. Pemerintah juga perlu memastikan hasil pembangunan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok yang masih tertinggal.***
