ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 mencatat rencana pendapatan sebesar Rp7,23 triliun dan belanja Rp6,93 triliun. Dalam pembahasannya, sejumlah fraksi DPRD Provinsi Lampung menyoroti pengelolaan utang, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Rabu (21/10/2026). Rapat tersebut melanjutkan pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027.
Melalui forum ini, anggota DPRD menyampaikan pertanyaan, masukan, dan rekomendasi mengenai kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga pada manfaatnya bagi masyarakat.
APBD Lampung 2027 Catat Surplus Rp296,28 Miliar
Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp7,23 triliun dan belanja Rp6,93 triliun dalam rancangan APBD 2027.
Berdasarkan rancangan tersebut, pemerintah mencatat proyeksi surplus sekitar Rp296,28 miliar. Pemerintah merencanakan surplus itu untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.
Besaran anggaran tersebut mendorong DPRD mencermati kemampuan fiskal dan ketepatan penggunaan dana publik. Karena itu, para anggota dewan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, kewajiban keuangan, dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan Soroti Infrastruktur dan Kesejahteraan
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga pendapatan daerah sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, fraksi ini mendorong pemerintah menyederhanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, memperbaiki kualitas jalan dan jembatan, serta memperkuat dukungan bagi petani. Selain itu, PDI Perjuangan meminta pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Di luar sektor ekonomi, fraksi tersebut menyoroti pengelolaan utang, penataan sumber daya manusia aparatur, keselamatan pasien, transparansi penyaluran hibah, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Lebih lanjut, upaya menurunkan angka stunting turut menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas belanja daerah. Berbagai masukan tersebut menekankan pentingnya menghubungkan alokasi anggaran dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Fraksi PKB Minta Kejelasan Belanja dan Kewajiban Utang
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah menyusun APBD yang sehat secara fiskal, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Dalam pemandangan umumnya, PKB meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Sementara itu, fraksi ini juga mendorong pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan daerah serta meningkatkan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Perhatian PKB mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tidak hanya itu, PKB meminta kejelasan perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah serta kecukupan anggaran untuk menangani keadaan darurat.
Untuk memperkuat akuntabilitas, fraksi ini mengingatkan pemerintah agar menyusun indikator dan target kinerja yang terukur dalam dokumen perencanaan. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah dan DPRD mengevaluasi pelaksanaan program secara lebih jelas.
Fraksi NasDem Dorong Digitalisasi Pajak dan Penguatan BUMD
Fraksi Partai NasDem menempatkan peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu perhatian utama dalam pembahasan APBD Lampung 2027.
Untuk memperluas penerimaan, NasDem mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain penguatan pendapatan, fraksi ini menekankan pengembangan sektor pariwisata, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Menurut pandangan NasDem, pemerintah perlu mendukung kawasan wisata dengan fasilitas umum dan konektivitas yang memadai. Dengan dukungan infrastruktur tersebut, pelaku usaha lokal dapat menjangkau lebih banyak pengunjung dan memperluas manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat.
Lima Fraksi Lainnya Sampaikan Pemandangan Umum
Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan kelima fraksi menyerahkan dokumen pandangan umum kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Seluruh masukan fraksi menjadi bahan pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menanggapi pertanyaan dan rekomendasi DPRD sebelum proses pembahasan berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Pembahasan APBD 2027 Menentukan Prioritas Pembangunan
APBD menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan target pendapatan secara realistis, mengendalikan pembiayaan, dan mengarahkan belanja pada program prioritas.
Pada saat yang sama, pemerintah dan DPRD perlu mencermati dampak anggaran terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Melalui pembahasan bersama, kedua lembaga dapat mengupayakan anggaran yang memperhatikan kebutuhan warga sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Pada tahap berikutnya, Raperda APBD Lampung 2027 harus melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan sebelum pemerintah daerah menetapkannya menjadi peraturan daerah. Hasil akhir pembahasan akan menentukan arah pengelolaan keuangan dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2027.***
