Staf Ahli Gubernur Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Kemendagri Minta TPID Waspadai Kenaikan Harga

ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG -– Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).

Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang menekankan agar seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan.

Tomsi menyoroti adanya kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Menurutnya, kenaikan sekecil apa pun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya.

“Hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi. Jadi begitu ada kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik,” tegasnya.

Ia juga mengungkap adanya anomali di sejumlah wilayah penghasil komoditas tertentu, seperti cabai, yang justru mengalami kenaikan harga di tengah stok yang melimpah. Tomsi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim terkait mendalami kemungkinan adanya praktik kesengajaan oleh pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.

“Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah. Dalami betul kenapa naik,” ujarnya.

Selain itu, Tomsi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki empati tinggi dan tidak menggunakan standar pribadi dalam menilai dampak kenaikan harga bagi masyarakat.

“Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat naiknya kerasa,” tambahnya.

Ia kemudian menginstruksikan Bulog, dinas perdagangan, serta kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Menurutnya, disiplin dan kemauan kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga stabilitas harga.

“Harus dibuat tim petugas yang terus-menerus mengecek. Jadi tidak selesai rapat kita selesai dan beristirahat. Dari daerah pun mengecek langsung ke lapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah wilayah Indonesia pada minggu kedua Februari 2026. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi, mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa sebaran kenaikan harga semakin meluas.

“Terdapat 199 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu itu ada 170 yang mengalami kenaikan, artinya yang mengalami kenaikan IPH bertambah,” ujarnya.

BPS mencatat komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi motor utama kenaikan harga di berbagai daerah. Secara nasional, cabai rawit mengalami kenaikan harga sebesar 16,60 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rata-rata harga Rp67.000 per kilogram. Angka tersebut telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp57.000.

Selain cabai dan ayam, komoditas beras juga menunjukkan tren peningkatan. Pada minggu kedua Februari ini, tercatat 90 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, meningkat dibandingkan 72 daerah pada minggu sebelumnya.***