ALTUMNEWS.Com, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, serta pemerataan pembangunan desa dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Gubernur Lampung menyampaikan arah kebijakan tersebut melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis (22/10/2026). Dalam rapat tersebut, gubernur menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Lampung 2027.
Gubernur juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, dan masukan mereka. Menurutnya, berbagai masukan itu membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa APBD tidak sekadar mengatur pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, anggaran daerah menentukan arah pembangunan sekaligus mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” ujarnya.
APBD Lampung 2027 Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat
Gubernur menegaskan bahwa APBD Lampung 2027 harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Petani membutuhkan harga jual hasil panen yang lebih baik, sedangkan nelayan memerlukan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan akses pasar yang lebih luas.
Karena itu, Pemprov Lampung mengarahkan anggaran untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain mendukung kegiatan ekonomi, pemerintah ingin memastikan setiap program menjawab kebutuhan warga di berbagai wilayah.
Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap realistis dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal serta prioritas pembangunan. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas belanja dan kualitas pelayanan publik.
Hilirisasi Komoditas Unggulan Dorong Ekonomi Lampung
Hilirisasi menjadi salah satu strategi Pemprov Lampung untuk memperkuat ekonomi daerah pada 2027. Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, potensi tersebut perlu diolah lebih lanjut agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar. Dengan langkah tersebut, pelaku usaha dapat mengolah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah.
Selain meningkatkan nilai jual, hilirisasi membuka peluang bagi produk unggulan Lampung untuk menembus pasar nasional maupun global. Strategi ini juga dapat menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan memperkuat daya saing produk lokal.
Selanjutnya, pengembangan industri berbasis potensi daerah diharapkan memperkuat hubungan antara sektor produksi, pengolahan, dan perdagangan. Dengan demikian, perekonomian Lampung dapat memiliki sumber pertumbuhan yang lebih beragam.
Program Desaku Maju Berlanjut pada 2027
Selain mendorong hilirisasi, Pemprov Lampung melanjutkan program Desaku Maju pada 2027. Program ini bertujuan memperluas pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ekonomi perdesaan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Desaku Maju mengusung empat pilar utama:
- Meningkatkan produktivitas pertanian.
- Menambah nilai ekonomi komoditas unggulan.
- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia desa.
- Mempercepat konektivitas infrastruktur.
Keempat pilar itu saling melengkapi dalam membangun ekonomi desa yang produktif. Selain memperkuat rantai pasok, program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi pusat produksi bahan mentah. Sebaliknya, desa juga dapat mengembangkan usaha pengolahan, meningkatkan keterampilan warga, dan memperluas akses pemasaran.
Pupuk Hayati dan Bed Dryer Tingkatkan Produktivitas Pertanian
Pada sektor pertanian, Pemprov Lampung mendorong penggunaan pupuk hayati cair untuk mendukung produksi berkelanjutan. Langkah ini juga bertujuan membantu petani menjaga kesuburan tanah.
Selain itu, penggunaan pupuk hayati diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk sintetis. Petani pun berpeluang menekan biaya produksi dan mengembangkan kemandirian pupuk organik melalui kelompok tani.
Tidak hanya mendorong penggunaan pupuk hayati, pemerintah juga mengupayakan distribusi bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian modern. Teknologi tersebut membantu petani menjaga mutu hasil panen sekaligus mengurangi kehilangan hasil pada tahap pascapanen.
Dengan proses pengeringan yang lebih baik, petani dapat mempertahankan kualitas komoditas. Akibatnya, hasil pertanian berpeluang memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya saing yang lebih kuat.
Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi pertanian menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan produktivitas. Pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan jumlah produksi, tetapi juga memperhatikan kualitas dan nilai ekonomi hasil panen.
Pelatihan Vokasi dan Infrastruktur Perkuat Ekonomi Desa
Selain sektor pertanian, Pemprov Lampung memperhatikan peningkatan keterampilan masyarakat desa melalui pelatihan vokasi. Program tersebut membantu warga mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Dengan keterampilan yang lebih relevan, masyarakat memiliki peluang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan. Di samping itu, peningkatan kompetensi dapat mendorong pertumbuhan usaha produktif dan memperkuat daya saing tenaga kerja perdesaan.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang memadai memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus memudahkan akses menuju sentra produksi.
Lebih lanjut, konektivitas yang baik menghubungkan petani dan pelaku usaha dengan pusat perdagangan. Dengan demikian, distribusi komoditas menjadi lebih lancar dan pelaku usaha dapat menjangkau pasar secara lebih efektif.
Pada akhirnya, dukungan pelatihan vokasi dan infrastruktur diharapkan memperluas manfaat pembangunan. Masyarakat desa pun memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
Masukan Fraksi DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan APBD Lampung 2027
Dalam pembahasan Raperda APBD Lampung 2027, Pemprov Lampung akan mencermati seluruh pandangan umum fraksi DPRD. Pemerintah menggunakan saran dan masukan tersebut untuk menyempurnakan perencanaan serta penganggaran daerah.
Pada tahap ini, pemerintah mempertimbangkan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas belanja sekaligus memperkuat kapasitas fiskal.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, kedua lembaga perlu menjaga komunikasi yang konstruktif selama membahas kebijakan anggaran.
Perbedaan pandangan tidak harus menghambat kerja sama. Sebaliknya, pemerintah dan DPRD dapat saling menghormati, menjaga kepercayaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Karena itu, pembahasan APBD memerlukan keterbukaan dan komunikasi yang baik. Melalui proses tersebut, kedua pihak dapat menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, Pemprov Lampung berharap Raperda APBD 2027 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perdesaan.
Hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari arah kebijakan tersebut. Dengan berbagai upaya itu, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat Lampung terus meningkat secara berkelanjutan.***
